UU Pilkada tak langsung sudah di ketok palu oleh DPR RI, tapi imbasnya tidak akan selesai dalam hitungan hari atau bulan. Sejarah mencatat. 1965 selalu diingat dengan G30sPKI, 1998 selalu diingat dengan Reformasi, dan sekarang 2014 akan diingat sebagai G26sSBY.
HL Kompasiana boleh saja menyebutkan Koalisi Merah Putih Memperlihatkan Taji, realitasnya manuver sebenarnya dilakukan oknum intelektual yang juga adalah presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya Demokrat. Biarpun, SBY masih mencoba berkelit dengan mengatakan kecewa atau bahkan mau menghukum provokator WO, rakyat sudah tidak percaya lagi.
***
Ada tiga alasan politis yang di didukung komplotan pendukung UU Pilkada tak langsung.
1. Secara ideologis. Pemilihan langsung tidak Pancasilais dan hasil dari demokrasi liberal.
2. Secara budaya. Pemilihan langsung membuat konflik dalam masyarakat dikarenakan rakyat masih bodoh.
3. Secara keuangan. Pemilihan langsung memberatkan APBN dan sarat money politics.
3 alasan yang seakan-akan muncul seperti dikampanyekan. Tiga alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada. Secara ideologis, demokrasi partisipatif adalah terobosan penting dalam konsep trias politika yang memang sarat intrik di level legislatif. Partisipasi rakyat justru membuat intisari dari Pancasila yaitu GOTONG ROYONG semakin terimplementasi.
Alasan kedua semakin membuat dunia tercengang. DPRD dan DPR adalah produk dari pilihan langsung rakyat. Konsekuensi logis dari menolak pemilihan langsung adalah menolak juga pemilihan langsung wakil rakyat. Akhirnya semua akan dikembalikan ke partai politik.
Maka akhirnya semua akan ditentukan elite politik di pusat. Dan apabila kekuasaan eksekutif jatuh ketangan kelompok elite ini, lahirlah kediktatoran baru di Indonesia. Rakyat tidak bodoh, rakyat hanya perlu terus belajar supaya tidak di gobloki anggota-anggota dewan yang tidak terhormat.
Alasan ketiga membikin kita bengong, money politics terjadi masalahnya bukan di rakyat tapi elite yang menyogok rakyat. Tahu sama tahu, money politics hanya akan pindah ke gedung DPRD. Tapi TIDAK SEMUA RAKYAT BISA DIBELI.