Suka Main Kartu, Jokowi Diminta Membangun SKYNET

[caption id="" align="aligncenter" width="629" caption="dejanseo.com"][/caption] 3 kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat seiring naiknya BBM.  Bukan itu saja, yang lebih menarik adalah wacana untuk menyatukan kartu-kartu itu menjadi satu kartu saja.  Daripada boros katanya. Itulah masyarakat awam yang memang kurang mengerti kompleksitas dari sebuah proyek berbasis data.  E-KTP yang menghabiskan triliuan Rupiah, dengan asumsi tidak dikorupsi pun bukan proyek yang gampang di selesaikan. Hampir 12 tahun yang lalu setahu saya ada proyek database "Nusantara" yang mirip e-ktp menggunakan teknologi Oracle, yang akhirnya berhenti ditengah jalan juga. Setiap kabupaten, kotamadya, juga level Gubernur dan kementrian, masing-masing memiliki database-database sendiri yang untuk ukuran sekarang hampir mustahil untuk diintegrasikan. Bisa dianalogikan bagaikan usaha membangun SKYNET di film Terminator.

***

E-KTP seyogyanya adalah awal dari menyatukan data penduduk seperti di Amerika.  No KTP menjadi nomer SS (Social Security) yang menjadi Nomer unik setiap warga negara yang berguna untuk mengetahui semua yang berhubungan dengan nomer itu.  Mulai dari pajak, kredit, kepolisian, akademik semua dapat dihubungkan dengan Social Security Number tersebut.  Tetapi, database-database masing-masing institusi tetap independen demi keamanan. Jadi bisa dibayangkan untuk mengenali keluarga/anak yang membutuhkan KIS, KIP, atau KKS yang masing-masing parameternya berbeda betapa kompleks database yang harus dibangun.  Sekaligus seberapa cepat koneksi yang dibutuhkan apabila semua kabupaten, kotamadya, kementrian, BPS, dan pusat harus online secara realtime. Masih ingat Obama Care System untuk mereformasi sistem kesehatan di US yang membuat berang DPR Amerika sehinga terjadi shutdown sementara?  Atau Sisminbakumnya si Yusril yang baunya tidak sedap sampai sekarang? Artinya, merancang sistem informasi yang terintegrasi untuk bangsa sebesar Indonesia tidak bisa asal-asalan. Menggunakan database yang ada supaya proyek tetap bisa berjalan secara cepat adalah langkah yang tepat. Sementara itu Menkominfo seharusnya mulai bergerak untuk mendukung infrastruktur teknologi supaya kedepan proses-proses birokrasi/proyek di Indonesia semakin di perbaharui melalui teknologi. Dan sebelum semuanya itu terjadi, pengamat-pengamat politik yang ga ngerti IT lebih baik jangan komentar yang memalukan dan meracuni rakyat dengan kicuannya. Pendekar Solo