Mundurlah Atas Nama Kea- Dilan
Sebuah kritik kocak muncul di media menyuarakan sentilan rasa keadilan yang kalah yang muncul pada medio 2017 silam, gambar kritik dari Indonesia Coruption Watch (ICW) yang dibuat agar menarik perhatian.
Dilakukan menggunakan parodi film Dilan, sebuah film remaja yang populer di tanah air, sepertinya hampir mirip dengan situasi saat ini, ketika Ketua MK Anwar Usman dipersoalkan karena putusannya yang kemudian membuat keponakannya, Gibran Rakabumin Raka bisa melenggang ke posisi cawapres.
Lewat postingan instagram, divisualkan ketua MK ketika itu sedang berhadapan dengan sosok Dilan sedang naik motor jadul. Kemudian, dibubuhi caption 'Mundurlah atas nama keaDilan'. Yang lebih menarik, ICW juga menulis status ‘nyelekit’ khas rayuan gombal Dilan, dengan kalimat ’Mundur saja. Ini berat. Kau tak akan kuat. Biar aku saja’.
Ada-ada saja. Tapi bedanya kali ini Dilan-nya terus bisa tetap ngebut dengan motornya, tapi intinya bahwa keadilan itu kini makin murah harganya. Jika dulu harus dibeli dalam kemasan besar, kini telah dijual dalam versi sachetan--cuma seribuan!.
Kondisi Mahkamah Konstitusi (MK), dengan kerja luar biasanya sejak dua dasawarsa lalu, ternyata menjadi sia-sia kehilangan kepercayaannya karena ulag segelintir orang di dalamnya. Ibarat kemarau panjang dua dasawarsa, pada akhirnya pupus hanya oleh hujan sehari--atas kelahiran Putusan No 90/PUU XXI/2023 yang penuh kontroversi.
Dan sama sekali tidak mengubah keinginan para elite, yang telah berkehendak dengan keras kepala untuk maju. Politik memang makin menunjukkan ke-bebalannya.
instalasi seni untuk MK by republika
Meskipun begitu panjang daftar kontroversinya, namun Jimly Asshiddiqie saja yang ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengatakan jika ia merasa tidak yakin.
Apakah hasil keputusan pelanggaran etik dan konflik kepentingan dalam penyusunan Keputusan 90 oleh Mahkamah Konstisusi (MK) jika terbukti akan bisa mempengaruhi keputusan maju mundurnya Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonann sebagai cawapres. Badai politiknya lebih kencang berhembus daripada keinginan banyak orang untuk keadilan.
Dua pekan setelah pemeriksaan selesai diketok, MKMK hanya bekerja tidak kurang dari seminggu meskipun diberi waktu bekerja hingga 30 hari berdasarkan peraturan.
Barangkali jika itu terjadi, sementara tanggal 8 November 2023 adalah tenggat waktu pengusulan bakal pasangan capres-cawapres pengganti ke KPU RI. Maka putusan MKMK itu akan menjadi blunder belaka.
Bukan tidak mungkin akan ada gugatan baru untuk MKMK. Namun dengan pemeriksaan cepat, dan keputusan mendahului masa tenggat setidaknya akan menunjukkan bahwa MKMK tidak berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Tapi apakah itu akan ada gunanya?.