Benarkah Ada Masjid Radikal?
Oleh: Hanifah Tarisa Budiyanti (Mahasiswi)
Semakin hari, semakin lucu saja tingkah sebagian wakil rakyat di negeri ini. Bagaimana tidak lucu, bukannya sibuk menyelesaikan permasalahan rakyat, mereka justru terus menggoreng isu-isu radikal seperti yang baru saja disampaikan oleh Safaruddin yang merupakan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP. Ia mengatakan bahwa di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ada masjid milik BUMN yaitu Pertamina yang setiap hari selama lima kali waktu sholat selalu mengkritik pemerintah. Sebelum itu, Safaruddin juga menyinggung persoalan karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Pernyataan Safaruddin tersebut kemudian ditanggapi oleh BNPT (Badan Penanggulangan Pencegahan Terorisme) yang mengusulkan agar semua tempat ibadah di Indonesia dikontrol langsung oleh pemerintah sehingga tidak menjadi sarang radikalisme.
Mengutip dari Detiknews (6-9-2023), Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel menyatakan dalam rapat agar perlunya pemerintah memiliki mekanisme kontrol terhadap tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Menurut Rycko, siapa saja yang menyampaikan konten-konten di tempat ibadah, mestinya konten tersebut dikontrol agar tempat-tempat ibadah tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran kekerasan, kebencian, mengolok-olok golongan, pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Rycko pun membandingkan di negara-negara lain yang konten isi ceramahnya telah berada di bawah kontrol Pemerintah seperti di Arab Saudi, Oman, Qatar, Maroko, Singapura, dan sebagainya.
Tak pelak penyataan anggota DPR dan BNPT tersebut menuai banyak kritikan dari masyarakat hingga tokoh agama. Pasalnya pernyataan tersebut dinilai absurd karena kepedulian rakyat kepada penguasa dengan bentuk mengkritik pemerintah justru disebut radikal bahkan ujaran kebencian. Rakyat juga bertanya-tanya mengapa saat dikritik, pemerintah tidak langsung berbenah ,melainkan menganggapnya sebagai hujatan?
Ace Hazan Syadzily, yang merupakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap usulan BNPT tersebut. "Saya kira berlebihan jika tempat ibadah dikontrol Pemerintah atau aparat pemerintah. Kalau ada satu atau dua kasus di mana rumah ibadah diduga digunakan untuk mengkritik pemerintah, ya tidak perlu dikhawatirkan. Mengkritik kan tidak harus dimaknai tindakan radikalisme." Tukas Ace.
Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas juga menyayangkan usulan yang disampaikan BNPT. Menurutnya cara berpikir dan bersikap yang disampaikan Kepala BNPT tersebut jelas tidak baik dan tidak benar karena jika usulan tersebut disetujui oleh pemerintah, maka kepemimpinan yang saat ini berkuasa nampak mengarah kepada corak sistem pemerintahan yang tirani dan lebih mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) yang artinya memberikan perizinan keimigrasian hanya terhadap mereka yang tidak membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.
Narasi Basi Radikalisme
Sungguh menyesakkan dada rasanya setiap kali mendengar pernyataan-pernyataan yang selalu memojokkan Islam. Bagai kaset kusut narasi-narasi yang disampaikan terus berulang dan seakan menuduh simbol atau ajaran Islam seperti jilbab, cadar, larangan bersalaman dengan yang bukan mahram bagi perempuan, jenggot, dan yang sekarang adalah masjid, dinilai diskriminatif, mengandung kekerasan dan intoleran. Mirisnya pernyataan-pernyataan provokatif tersebut kerap disampaikan oleh seseorang yang dipandang berpendidikan dan menjadi wakil rakyat. Lalu ada apa dengan penguasa saat ini? Mengapa seakan Islam yang dituduh penyebab berbagai persoalan yang menimpa rakyat? Apapun masalah yang terjadi di negeri ini seperti korupsi, pergaulan bebas, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya, penyebabnya adalah Islam! Tidak ada yang lain.
Padahal akar masalah terjadinya kerusakan moral dan sulitnya ekonomi yang hari ini marak terjadi sesungguhnya disebabkan oleh sistem kapitalis sekuler liberal yang diterapkan penguasa hari ini untuk mengatur negara. Sistem kapitalis yang berasas sekuler telah meminggirkan peran agama dalam mengatur kehidupan sehingga negara bebas diatur oleh siapapun asalkan mempunyai modal (kapital) yang besar. Akibatnya seluruh kekayaan alam negara boleh dimiliki individu yang berakibat negara menjadikan seluruh kebutuhan rakyat seperti kesehatan, keamanan, pendidikan dan lain-lain menjadi alat bisnis selain pajak dan utang yang juga untuk menopang pendapatan negara.
Kalau negara sudah diatur sistem kapitalis sekuler liberal ini maka rakyatnya pun juga mengidap virus sekuler dan liberal sehingga dalam menjalani kehidupan mereka lebih mementingkan kepentingan duniawi dan mengabaikan aturan agama. Bahkan tak jarang agama justru dijauhi dan diangggap pengekang kebebasan mereka. Naudzubillah.