"Hentikan wacana menunda Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Ini in-konstitusional. Marilah para elite berpikir jernih,"
WACANA perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun.
Sebelumnya Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mengusulkan serupa.
Keduanya beralasan menyuarakan aspirasi para pelaku usaha yang beralasan penundaan pemilu untuk masa pemulihan ekonomi akibat stagnasi di awal masa pandemi Covid-19.
Wacana ini membuat gaduh. Kita sudah mantap dan yakin, pemilihan umum (pemilu) akan diadakan tahun 2024. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan KPU RI-Bawaslu RI-DKPP RI telah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai hari H Pemungutan Suara Pemilu 2024. Kurang dua tahun lagi. Saatnya partai politik memanaskan mesin politiknya.
Pro-Kontra
Tanggapan pro dan kontra muncul. Yang pro wacana Pemilu 2024 ditunda diantaranya datang dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang melontarkan wacana masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode, dengan dalih sesuai aspirasi petani sawit.
Adapun yang menolak penundaan Pemilu 2024 antaralain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Demokrat, Nasional Demokrat (NasDem), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk partai lain, masih wait and see, karena dimungkinkan akan dilakukan pembahasan wacana penting tersebut.
Penolakan juga datang dari kalangan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, dan para lembaga swadaya masyarakat pegiat demokrasi dan pemilu.
Alasan Menolak
Saya termasuk ke pihak yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Seperti yang pernah saya tuliskan dalam artikel Kompasiana berjudul 'Ada Apa di Balik Wacana Penundaan Pemilu 2024'. Artikel dimuat tanggal 24 Februari 2022 ini bersyukur menjadi artikel utama. (terima kasih Redaktur..).
Menurut penulis, alasan penundaan Pemilu 2024 memiliki agenda tersembunyi yang berpotensi melanggar undang-undang, yakni perpanjangan masa jabatan presiden.