APLIKASI kepemiluan yang akan kembali digunakan adalah Sistem Informasi Partai Politik atau disingkat Sipol. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tengah menyusun draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penatapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Termasuk mengatur tentang penerapan Sipol.
Pengertian Sipol dalam draft tersebut adalah : "sistem dan TI yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR, dan DPRD, serta pemutakhiran data parpol peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,".
Definisi di atas sedikit berbeda dengan pengertian Sipol dalam PKPU 11 Tahun 2017. Sebelum membahas perbedaan, akan ditampilkan dahulu defisini Sipol dalam Pasal 1 angka 30 PKPU 11 Tahun 2017 yakni : "perangkat sistem penyedia informasi yang memanfaatkan TI dan komunikasi dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemutakhiran data Partai Politik peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat penyelenggara dan peserta pemilu sebagai satu kesatuan,"
Dari perbandingan dua definisi di atas terlihat, rencana penggunaan Sipol akan digunakan berkelanjutan dalam Pemilu 2024. Dimungkinkan, data Sipol bisa terus diperbaharui (update) oleh petugas / operator Sipol dari partai politik. Sedangkan saat ini, data Sipol belum bisa diupdate misalnya bila dilakukan penggantian pengurus parpol, penambahan jumlah anggota, dan lainnya. Adapun persamaannya, dari perbandingan dua definisi di atas adalah Sipol dianggap sebagai aplikasi TI yang digunakan untuk tujuan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik.
Pengalaman Sipol 2019
Berkaca dari pengalaman penggunaan Sipol dalam Pemilu 2019 lalu, munculnya permasalahan dan hasil evaluasi harusnya digunakan untuk perbaikan sistem Sipol di Pemilu 2024 mendatang. Harapannya, perbaikan sistem pada IT Sipol menjadikan akses Sipol lebih tangguh dan bisa diandalkan.
Dari data inventaris masalah (DIM) yang dibuat Subbagian Hukum KPU Banyumas, permasalahan Sipol pada Pemilu 2019 diantaranya dijumpai pada kendala teknis jaringan internet / server yang sering down dan lelet. Serta masih kurangnya pemahaman teknis dari operator Silon partai politik.
Solusi dari kendala tersebut adalah dengan memperkuat peran helpdesk (pusat bantuan) di kantor KPU. Tujuannya untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan prinsip memberikan pelayanan yang sama terhadap peserta pemilu terkait kendala Sipol.
Sipol dalam Pemilu 2024
Pemanfaatan Sipol dalam Pemilu 2024 tercermin dari draft PKPU yang tengah disiapkan oleh KPU RI. Dari draft yang sudah menjadi bahan kajian internal itu tergambar peran Sipol menjadi aplikasi yang vital.