Lihat ke Halaman Asli

Halimatusadiah

Profesi sebagai pendidik di sekolah swasta

Carut Marut PPDB, Masalah Lama yang Terpendam

Diperbarui: 16 Juli 2023   09:07

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Akhir-akhir ini ramai sekali pemberitaan PPDB di surat kabar. Mulai dari PPDB di  kota Bogor yang melakukan manipulasi data KK. Lalu di Karawang yang dimana jual beli kursi demi masuk sekolah negeri, bahkan ada yang memanipulasi surat keterangan tidak mampu demi jalur afirmasi. Menurut saya kecurangan-kecurangan tersebut  bukan hal baru, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya hal serupa juga terjadi. Hanya saja, kecurangan ini terendus dan viral tahun ini.

Sebagai orang tua saya melihat langsung di lapangan kecurangan yang dilakukan oleh orang tua kepada pihak – pihak tertentu dikarena beberapa alasan; pertama, biaya sekolah swasta mahal di tengah kemerosotan ekonomi sehabis pandemi. Sehabis pandemi keuangan keluarga terbilang berpengaruh terhadap pilihan sekolah anak. Sebagian orang tua tidak ada masalah apapun dimana anaknya bersekolah. Tapi, melihat kondisi ekonomi yang belum kokoh, mau tidak mau sekolah negeri menjadi pilihan utama. Sebab sekolah negeri  memberikan peluang kepada orang tua karna biayanya tidak semahal sekolah swasta dengan fasilitas yang hampir sama. Jika di sekolah negeri tidak perlu mengeluarkan dana SPP, cukup bayar uang seragam dan buku, berbeda dengan swasta dengan printilan-printilannya.

Kedua, mindset orang tua tentang sekolah unggul. Di lapangan mayoritas orang tua menganggap sekolah negeri apalagi negeri satu, negeri dua, tiga dan empat adalah sekolah unggul yang bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi. Pokoknya kalau anak mereka masuk sekolah menengah negeri yang dilabelin unggul, akan mereka sebar kebanggaan kepada yang lainnya

Contoh, jika anaknya diterima di sekolah SMPN 1, atau SMAN 1 langsung update status, “Alhamdulillah … keterima SMPN 1” langsung ucapan syukur di tulis pakai flayer. Perlakuan ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua, bahkan pihak sekolah asal akan ikut menggaungkan kebanggaan bahwa alumni mereka berhasil masuk di sekolah negeri. Mereka mengidentitaskan, bahwa sekolah mereka memiliki mutu yang bagus jika alumninya masuk sekolah negeri.

Perlakuan ini berbanding terbalik dengan anak yang diterima di sekolah yang dianggap tidak unggul. Alhasil, mindset orang tua tentang sekolah unggul dan non unggul semakin menebal. Mereka akan berlomba-lomba bagaimana caranya agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri yang dianggap unggul dengan cara apapun. Walau tindakan itu akan mengorbankan calon siswa yang lebih berhak.

SISTEM YANG BAIK TIDAK MENJAMIN BERJALAN BAIK

Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah memiliki tujuan baik. Sebab sistem ini menghapus kastanisasi di dunia pendidikan yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat. Disisi lain, sekolah sistem zonasi ini tentu akan berdampak positif bagi keuangan orang tua sebab akan mengurangi biaya transportasi. Pelajar bisa ke sekolah dengan berjalan kaki atau sepeda tanpa harus bayar ongkos. 

Tapi sangat disayangkan sehebat apapun sistem, sistem itu akan tercela jika dijalani oleh orang-orang yang curang dan culas. Mereka berusaha untuk mengakali sistem demi kepentingan pribadi. Dulu penerimaan siswa menggunakan  sistem nilai rapot, apa yang terjadi di lapangan? Pihak sekolah berlomba-lomba memanipulasi nilai siswa. Bagaimana dengan sistem UN? Masalah yang muncul, bocornya kunci jawaban sebelum ujian. Sekarang menggunakan sistem komputerisasi dan data kependudukan, lagi-lagi orang tua berulah dengan mengakali domisili rumah, sampai mengakali GPS palsu agar jarak dari rumah ke sekolah menjadi dekat, tentu saja ini tidak akan terjadi atas bantuan pihak ke tiga yang memiliki wewenang dalam penginputan data.

Dapat disimpulkan, seperti apapun sistem yang berlaku di negara kita akan tetap menjadi buruk jika dijalankan oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Baik itu dari pihak orang tua ataupun dari pihak panitia penyelanggara. Ditambah, calo-calo yang memanfaatkan peluang untuk mengisi kantong mereka dengan segala cara.

PENERAPAN ZONASI HARUS DIBARENGI DENGAN  PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Tindakan kecurangan yang terjadi di lapangan seharusnya tidak akan terjadi jika mutu pendidikan rata di semua sekolah. Baik dari sisi fasilitas dan kualitas pengajar. Setiap orang tua pasti tidak ingin menitipkan anaknya ke sekolah yang abai dengan kebutuhan perkembangan pelajarnya. Misal, sekolah yang kurang jalan program eskul. Lapangan sekolah yang tidak memadai. Guru yang jarang masuk ke kelas dan masalah-masalah lainnya yang dirasakan oleh para orang tua selama ini.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline