Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024, baligho bacalon walikota dan gubernur marak disosialisasikan di kalangan masyarakat. Warna baru kontestasi politik regional ini membuat suhu politik semakin meradang, karena publik seakan ricuh dengan nuansa politik yang marak di setiap irisan daerah.
Skema Pilkada serentak ini seakan membawa masyarakat pada momen PIlpres babak kedua, dimana masing-masing kubu berebut simpati masyarakat untuk meraup suara setelah masa presiden berganti nanti. Nuansa politik mewariskan dinasti politik yang semakin melekat pada suhu politik hari ini, dimana Jokowi family harus memastikan eksistensinya tidak akan tenggelam setelah lengsernya kepemimpinan nasional beliau yang ke-2 ini.
Cost politik yang tidak miring dalam membangun kontestasi politik ini, rupanya hal ini akan berlapis tebal dengan warna politik uang yang akan beredar di kalangan petinggi partai yang akan meretaskan calon yang diusung pada Pilkada serentak nanti. Hal ini perlu diwaspadai secara ekonomis, bahwa peredaran uang yang membengkak dalam momen kontestasi politik ini akan mendorong pada kenaikan tingkat inflasi yang berujung pada kenaikan harga komoditas.
Profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini semakin rawan terjadi, karena membutuhkan energi ekstra berskala nasional merapihkan data dalam rangka menjaga stabilitas nasional untuk kesuksesan kontestasi politik regional nanti. Hal ini membutuhkan dukungan bersama dari kalangan masyarakat dan petinggi politik untuk mensukseskan Pilkada serentak nanti.