PKH Sudah Menjadi PPPK, Lalu Pendamping Desa Kapan?
Pemerintah Indonesia telah menghadirkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH telah lama dikenal sebagai salah satu program sosial yang membantu keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Namun, sebuah perubahan signifikan terjadi baru-baru ini, yaitu PKH telah bertransformasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang membawa sejumlah perubahan bagi pendamping PKH di lapangan.
Sejak diluncurkannya program PPPK, banyak pendamping PKH yang kini resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara dengan status yang lebih jelas dan jaminan karir yang lebih terstruktur. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dalam hal kesejahteraan, status kepegawaian, dan juga keberlanjutan karir bagi mereka yang terlibat langsung dalam program ini. Namun, perubahan ini memunculkan pertanyaan yang tak kalah penting: Lalu, kapan Pendamping Desa bisa mendapatkan status yang sama seperti PKH?
Foto Logo Pendamping Desa Kemendes PDT RI (Sumber : Google Foto : Pusbimtek Palira)
Pendamping Desa: Menanti Status PPPK
Pendamping Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan desa, mulai dari pengelolaan dana desa hingga penguatan kapasitas masyarakat setempat. Meskipun tugasnya tak kalah berat dan strategis dibandingkan dengan pendamping PKH, status kepegawaian Pendamping Desa hingga kini masih belum jelas.
Sejak diangkat sebagai tenaga kontrak oleh pemerintah daerah, Pendamping Desa bekerja dengan sistem yang tidak pasti, tanpa adanya kepastian status yang menjamin keberlanjutan karir dan perlindungan sosial. Meskipun demikian, keberadaan mereka sangat vital dalam memastikan program-program pembangunan desa berjalan efektif.
Mengapa Perubahan ini Penting?
Pendamping Desa, seperti halnya pendamping PKH, berhadapan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Mereka mengelola berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi, serta menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa. Status PPPK bagi Pendamping Desa tentu akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan karir yang lebih baik.
Dengan status PPPK, Pendamping Desa akan mendapatkan hak-hak seperti pegawai negeri lainnya, termasuk jaminan pensiun, tunjangan, dan hak atas pendidikan dan pelatihan yang lebih terstruktur. Ini adalah langkah maju yang sangat dibutuhkan oleh banyak pendamping yang selama ini bekerja dengan status yang tidak pasti.