[caption id="attachment_395720" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi/Kompasiana (KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO)"][/caption]
Bila satu juta manusia dibunuh, maka kemudian akan lahir sepuluh juta manusia. Jika satu perabadaban dibunuh, maka satu kehidupan tidak akan mampu mengembalikannya.
Pernyataan di atas hanyalah bidak kecil dari realitas kehidupan manusia dewasa ini. Hal itu bagaimana warisan peradaban dari karya luhur sejarah; seni-sastra dan budaya daerah pada pandangan sekarang diidentikkan dengan udik dan ketertinggalan, sehingga perlahan tapi pasti, wajah kearifan kita, digerus oleh generasinya sendiri atas nama modernis. Namun, di sisi lain, studi tematis oleh orang luar tentang potensi yang dimiliki daerah kita di bidang seni dan budaya kian gencar dicanangkan melalui berbagai modus program.
Tengoklah di era Orde Baru, sastra dan seni budaya selalu mendapat tempat yang dilematis. Bak memakan buah simalakama. Pernah beberapa tahun silam, sastra daerah sempat dihangatkan oleh pemberian hadiah Rancage, sebuah acara untuk dedikasi sastra daerah, atas prakarsa Ajip Rosidi. Rancage sendiri diserahkan dan atau diterima sastrawan daerah dengan beberapa tetes airmata; bahagia sekalian duka. Bahagia, karena terasa masih ada yang hidup dan bergerak dalam jagad sastra daerah. Dan duka itu pun tambah melebar manakala disadari bahwa ketiadaan perhatian Negara tidak hanya terbatas pada sastra daerah, bahkan juga pada kehidupan kesenian atau seni budaya pada umumnya.
Hadiah sastra Rancage pada mulanya hanya berjumlah satu juta rupiah. Ia dikeluarkan dari dompet Ajip Rosidi secara pribadi. Fakta ini sunggulah miris. Satu juta bukanlah jumlah yang kelewat besar. Tapi ia menjadi berharga bukan terutama karena jumlahnya, melainkan niatnya. Ia menjadi bukti nyata niat baik dan perhatian bagi pengembangan kebudayaan dan sastra daerah. Terbukti kemudian bahwa perhatian dan niat tidak berhenti sekedar pada sejumlah uang, namun ia akan hidup, bergerak dan menciptakan relasi-relasinya sendiri. Untuk itu, penulis kira, pemberian hadiah Rancage atau apa pun bentuknya bagi karya sastra yang terbit dalam khasanah daerah pada dewasa ini, pada gilirannya juga akan menggerakkan metabolisme sastra daerah di mana pun di republik ini dengan semangat otonomi daerah.
Jika perhatian dan niat baik dari perorangan bagi pengembangan sastra bisa menjadi sesuatu yang hidup dan bergerak, tentunya, dampaknya akan lebih besar dan berarti jika datang dari sebuah lembaga Negara. Pemerintah (di pusat atau daerah), jika mau atau peduli, dapat menurunkan dana dalam jumlah lebih besar. Jika dana dalam jumlah jauh lebih besar tersebut dihadirkan juga dengan perhatian dan niat baik yang lebih besar pula, maka roda metabolisme sastra, sebagai lokomotif identitas Negara dan daerah, niscaya akan bergerak lebih deras dan meluas.
Dalam pada itu, sosok sastra kita, termasuk nyaris seluruh aktivitas seni budaya, cenderung tidak mendapat perhatian memadai dari lembaga-lembaga Negara, baik di pusat dan parahnya lagi di daerah. Peningkatan minat baca dan apresiasi sastra yang dilakukan dengan terencana oleh Negara, justru terlihat pada langkah-langkah atau pola kolonial Belanda, yaitu menjadikan sastra sebagai komoditi politik bagi kepentingan kekuasaan semata. Tengoklah di era 20-an, bagaimana Balai Pustaka dapat dikatakan merupakan salah satu agen untuk merekayasa silaturahmi sastra-masyarakat lewat pemilihan karya-karya sastra yang dianggap baik untuk diterbitkan atau didukung untuk selanjutnya disebarkan dan dimasyarakatkan lewat taman-taman bacaan yang tersebar di berbagai tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Sudah barang tentu di sana termuat kepentingan kolonial.
Namun, rekayasa kebudayaan-sastra via Balai Pustaka sejatinya menyiratkan cita rasa Belanda (dan Eropa umumnya) akan kesarjanaan dan atau keterdidikan. Selain upaya mencetak tanaga terdidik yang patuh untuk dijadikan pegawai Belanda. Di balik semua itu, bagaimana Belanda ingin menularkan selera dan cita “Manusia model Eropa” pada murid-murid Bumiputra. Bila kita tilik di era sekarang sungguh tidak ada bedanya ; setali tiga uang. Sastra maupun seni budaya kita masihlah dipandang dan dibangun dengan pandangan kolonial yakni akan diperhatikan bila memposisikan diri untuk menopang kekuasaan, artinya seni budaya tidak pernah ditempatkan pada tempatnya yaitu netral dan universal. Mirisnya lagi, bila Belanda punya perhatian lebih pada sastra namun Negara kita, baik pusat lebih-lebih di daerah sangatlah minim perhatian dan dukungannya pada keberadaan dan perkembangan sastra dan seni budayanya sendiri. Sejatinya sastra kita tidak pernah hidup menjadi dirinya sendiri.
Sastra maupun seni budaya pada kehadirannya tidak hanya menyuguhkan nilai-nilai kearifan bagi kehidupan, tapi juga sebagai media komunikasi dan diplomasi antardaerah juga antarnegara. Kendati demikian, Ajip Rosidi dengan merogoh uangnya sendiri mampu memberi perhatian pada keberlangsungan sastra, tapi mengapa Negara yang masih berdiri kokoh dengan segala topangan kekuatan dan kekuasaannya sunggulah miris, karena triliunan uangnya raib tanpa faedah apa-apa bagi pembangunan apa pun apalagi termasuk sastra dan seni budaya. Sangat kontras, padahal di mimbar dan podium dengan lantang mereka menyesalkan perilaku jamannya yang tidak bernilai dan bermoral.
Ketiadaannya peran dan niat baik Negara dalam pengembangan sastra dan seni budaya di Indonesia terlihat sangat nyata pada perkembangan sastra daerah di Indonesia dan sastra Indonesia di daerah. Sebab dampak sikap ini sangatlah berpengaruh besar pada perjalanan daerah atau negara di kemudian hari. Sastra merupakan cerminan lain dari identitas daerah atau Negara itu sesungguhnya.
Kita semua sadar, mulai pusat hingga daerah betapa kecilnya peran dan perhatian pemerintah dalam memajukan blantika sastra dan seni budaya di negeri ini. Mengutip pernyataan Goenawan Mohamad dalam esainya “Tentang Keterpencilan Kesusastraan” (1980), mengatakan, “kesusastraan, sebagaimana kehidupan, ada bersama kita tanpa rencana”. Namun Negara hadir dan kita hadirkan ke tengah kita dengan penuh rencana. Benar bahwa dalam banyak hal Jakarta identik dengan Indonesia, namun sangat tidak benar jika kita beranggapan bahwa Indonesia adalah Jakarta. Bukankah setiap karya sastra dan kesenian yang ada di daerah adalah puncak kebudayaan. Lalu kenapa dalam bernegara dan berkebudayaan selalu (dipaksa) untuk diseragamkan.
Nasib seni-sastra dan budaya daerah perlu menyiratkan sentuhan tatanan negaranya lebih-lebih pemerintah daerahnya sendiri. Isu sastra pinggiran dan sastra yang dipinggirkan pada masyarakat di daerah-daerah, pada dasarnya bisa identik dengan status pinggiran dan dipinggirkannya daerah-daerah bersangkutan dalam seluruh silaturahim berbangsa dan bernegara. Kita mesti percaya diri dan mengangkat dagu, setiap budaya adalah puncak, dan puncak budaya bukanlah Jakarta, Jawa atau Bali. Budaya daerah kita pun adalah puncak, tinggal bagaimana niat pemerintah dan para tokoh-tokohnya. Masa depan daerah ini ada pada pemangkunya. Kalau bukan kita siapa lagi. Salam.
Oleh : Haeruddin Parewa
Penulis adalah Dosen STKIP Taman Siswa Bima dan Anggota Dewan Kesenian Kota Bima