Tuntutan penyelesaian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diajukan Serikat Pekerja (SP) PLN lantai 9, kepada Dirut PLN, melalui aksi demo yang diikuti ratusan pegawai/anggota Serikat Pekerja (24/1) lalu, terpaksa harus kandas sementara ditengah jalan.
Pasalnya, dari sabahagian tuntutan dinilai mengandung cacat dan blunder. Sebab terdapat klausul yang pernah ditanda-tangani oleh Jumadis Abda dan M. Abrar (saat itu, sebagai anggota team perunding) Addendum PKB, Nomor 081.PJ/040/DIR/2013, dalam merekomendasikan kesepakatan perubahan, antara Direksi PT. PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja.
Jumadis Abda dan M. Abrar, saat ini terpilih menjadi Ketum dan Sekjend SP. PLN Lantai 9, periode 2016-2020 melalui Munaslub menggantikan Deden A, tampaknya seperti melakukan aksi menelanjangi diri-sendiri di depan Direksi PT. PLN (Persero). Karena dia telah melakukan hal, yang ia sendiri sebagai bidan lahirnya addendum PKB yang bermuatan larangan nikah antar pegawai PLN, namun menuntut kembali perjanjian, perkawinan antar pegawai tidak dilarang.
Disamping persoalan tersebut, masih adanya masalah legalitas organisasi terkait surat pencatatan SP Lantai 9, yang sampai saat sekarang tak memegang bukti asli pencatatan, sehingga bisa menjadi penghambat pengajuan pengesahan ke Ditjen PHI Kementerian Tenaga Kerja.
Doc. Arsip PKB
Tercantum pula, dalam berita acara team perunding Addendum PKB di tahun 2013, nama Tony Ferdianto, Ketua Serikat Laskar Indonesia, yang bila dalam waktu kedepan, berupaya menganulir peraturan, tentang larangan pernikahan antar pegawai, dapat diprediksikan akan menemui kendala seperti yang diajukan SP. PLN Lantai 9.******) Gusb@r, berdomisili di : gustiarbarkah@yahoo.com
Menerima saran, masukan dan kritik yang bersifat konstruktif.
