Pendidikan merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Namun, beberapa dekade belakangan ini, beberapa aspek terkait dengan kondisi politik dan pendidikan di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mengkhawatirkan .
Salah satu isu utama yang muncul adalah komersialisasi pendidikan yang membuat aspek fundamental dalam hidup manusia menjadi barang yang tak dapat dijangkau oleh sebagian besar warga negara.
Sejak tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan tinggi, para pelajar harus berjuang keras untuk memperoleh prestasi akademis yang tinggi, dengan harapan bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri yang menawarkan biaya lebih terjangkau atau bahkan gratis. Namun, realitasnya masih menunjukkan bahwa biaya pendidikan terus meningkat, menjadikan impian mereka semakin jauh dari jangkauan. Banyak dari mereka yang telah berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri, namun terpaksa membatalkan niat mereka karena tidak mampu menghadapi biaya kuliah yang sangat mahal.
Komersialisasi pendidikan telah menciptakan kesenjangan yang semakin besar antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang cukup, pendidikan tinggi mungkin hanya menjadi masalah biaya yang bisa diatasi dengan relatif mudah.
Namun, bagi mereka yang kurang mampu, pendidikan tinggi sering kali hanya menjadi mimpi yang sulit diwujudkan. Meskipun telah berhasil lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri, banyak mahasiswa yang terpaksa membatalkan niat mereka karena biaya kuliah yang sangat mahal.
Di sisi lain, politik juga berperan dalam memperburuk kondisi pendidikan saat ini. Kebijakan pendidikan seringkali lebih didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi daripada kepentingan masyarakat luas. Hal ini menyebabkan program-program pendidikan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru menjadi instrumen politik yang memperkuat dominasi kelompok tertentu.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan komprehensif dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Reformasi sistem pendidikan dan pembiayaan pendidikan harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Bantuan keuangan dan program beasiswa juga harus diperluas dan ditingkatkan untuk mendukung mereka yang membutuhkan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan juga penting untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga negara.
Hanya dengan demikian, pendidikan dapat kembali menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita dapat mengubah arah pendidikan dan politik menuju keadaan yang lebih baik, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian dan potensi penuh mereka.