Kebijakan publik sejatinya memiliki beberapa definisi, namun yang paling umum digunakan ialah definisi dari Thomas R Dye dimana beliau mendefinisikan kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Salah satu kebijakan publik yang cukup menarik perhatian masyarakat Internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu adalah adanya kebijakan mengenai legalisasi ganja di Thailand pada tahun 2022.
Legalisasi mengenai ganja ini merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang ada di Thailand di mana kebijakan ini mengatur bagaimana pemanfaatan ganja yang berjenis hemp dapat di gunakan dengan maksimal potensinya oleh masyarakat Thailand secara umum. Pemerintah Thailand sendiri menerapkan kebijakan publik mengenai legalisasi ganja ini dikarenakan adanya pandangan lain mengenai potensi ganja yaitu ganja jenis tertentu yang hanya mengandung 0,2% senyawa halusinogen, khususnya dari faktor ekonomi dan pariwisata.
Kebijakan ini timbul dikarenakan minimnya pemanfaatan yang maksimal pada ganja. Selama bertahun-tahun pemanfaatan ganja jenis hemp hanya berputar-putar pada sektor kesehatan. Walaupun demikian hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang salah, karena ganja jenis hemp tetap memberikan manfaat bagi orang-orang.
Namun, karena minimnya pemanfaatan dari ganja tersebut serta hukum yang sangat ketat dalam mengatur eksistensi tanaman ganja di Thailand akhirnya mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum seperti penjualan ganja ilegal yang secara nyata merugikan negara. Tak hanya itu, pemanfaatan ganja yang hanya berputar di sektor kesehatan mendorong terciptanya tindak-tindak kriminalitas lainnya seperti penggunaan ganja di luar konteks medis yang bertujuan pada hal-hal negatif dan tidak bermanfaat.
Pemerintah Thailand selanjutnya melihat fenomena-fenomena tersebut sebagai sebuah permasalahan atau isu yang harus di tangani dan diselesaikan karena sudah merugikan negara dan masyarakat. Legalisasi ganja jenis hemp secara umum kemudian muncul sebagai jawaban agar pemanfaatan ganja dapat di optimalkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi negara dan juga masyarakat Thailand.
TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN (Pembentukan Alternatif Kebijakan)
Legalisasi ganja jenis hemp ini tentu tidak disahkan begitu saja oleh pemerintah Thailand, kebijakan ini tercipta setelah melalui beberapa proses pembuatan. Salah satu proses yang perlu dilalui adalah proses formulasi kebijakan.
Formulasi kebijakan merupakan instrumen penting dan tak terpisahkan dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang mana formulasi kebijakan ini bertujuan untuk membuka adanya alternatif-alternatif kebijakan yang nantinya dapat di pilih dan kemudian direkomendasikan untuk penyelesaian masalah atau isu-isu yang terjadi pada masyarakat. Formulasi Kebijakan mengenai legalisasi ganja di Thailand ini memiliki beberapa variabel yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa alternatif kebijakan yang sesuai.
Variabel yang pertama adalah tujuan, variabel ini menyangkut tujuan pembuatan kebijakan legalisasi ganja jenis hemp yang dapat digunakan secara umum di Thailand. Analisa mengenai tujuan sangat penting karena dapat mengetahui apa yang akan dicapai pemerintah Thailand melalui kebijakan legalisasi ganja ini.
Keinginan dari adanya kebijakan ini adalah pengoptimalan pada manfaat ganja jenis hemp sehingga dapat meningkatkan sektor produksi yang nantinya menyebabkan peningkatan ekonomi dan peningkatan di sektor pariwisata di Thailand. Rumusan operational tujuan masa depan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat Thailand mengenai manfaat ganja jenis hemp dan menghilanhkan citra burik pada tanaman ganja jenis ini. Cara mengukur keberhasilannya yaitu dengan data mengenai pertumbuhan tingkah produksi dan peningkatan wisatawan ke Thailand.
Variabel kedua yaitu biaya, hal ini berkaitan dengan biaya pembuatan kebijakan ini. Biaya sangat penting karena menjadi faktor penentu berjalannya sebuah kebijakan. Kelancaran sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan biaya.