Entah apa yang menjadi latarbelakang Presiden Jokowi menyatakan harga BBM Papua harus sama dengan di Jawa. Tentunya kebijakan ini bertolakbelakang dengan kebijakan penghapusan atau pengurangan BBM subsidi yang getol dilakukan di era pemerintahan yang sekarang. Apakah pak Jokowi menganggap beda antara subsidi harga BBM dari pemerintah dengan subsidi yang dilakukan pertamina melalui pembebanan ongkos logistik.
Masih kah Bhinneka?
Kita masih ingat kebijakan penyeragaman nasi telah berdampak ketidakefisienan kehidupan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan menyebabkan biaya tinggi yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari perpindahan beras dari satu daerah ke daerah lain. Secara implisit, kebijakan ini mengandung makna, bahwa makanan di daerah lain seperti Madura dengan Jagungnya, Papua dengan Sagu tidak lebih baik dibandingkan dengan nasi.
Pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika bahkan sudah disejajarkan dengan tiga hal lain, yang sering disebut dengan empat pilar bangsa. Meskipun saya tidak setuju dengan istilah empat pilar yang memasukkan Pancasila sama dengan yang lainnya. Kata Bhinneka Tunggal Ika ada dalam tautan kaki lambang negara burung Garuda. Lantas, apakah kalimat ini sudah menjadi satu kesatuan dalam berperilaku.
Ke Bhinnekaan seharusnya bukan sekedar dalam kehidupan sosial semata, apalagi hanya diperuntukkan mengatasi perbedaan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Namun, kalimat ini terhenti saat berbicara soal pengakuan perbedaan cara berekonomi, cara menggunakan sumberdaya, cara mengkonsumsi. Meskipun tidak ada secara terbuka, namun perilaku seperti penyeragaman beras, penyeragaman kurikulum pendidikan, penyeragaman penindakan hukum positif, bahkan musik daerah menjadi hal-hal yang patut direnungkan.
Bhinneka Dalam Mengggunakan BBM
Ke Bhinnekaan juga menyangkut penerimaan kita atas perbedaan kondisi geografis, mata pencaharian, penggunaan sumberdaya dan berbagai cara setiap daerah menjalani kehidupannnya. Pemerintah tidak sepatutunya membiarkan bahkan cenderung menjerumuskan berbagai daerah bergantung dengan daerah lain dalam hal sumberdaya. BBM yang dihasilkan daerah lain melalui fosil tidak bisa harus disamakan dengan daerah lain yang non fosil seperti Papua. Seyogianya pemerintah mencari solusi untuk membantu Papua tidak bergantung dengan BBM fosil, melalui pengkajian sumberdaya Papua untuk menghasilkan BBM, apakah melalui pertanian yang menghasilkan bio diesel.
Atas dasar kebijakan populis dan citra, penyeragaman harga BBM di Papua pada dasarnya membuat virus bagi warga Papua, yaitu kehidupan fatamorgana, seolah-olah ekonominya berjalan dengan efisien (karena BBM disubsidi) tetapi pada waktu tertentu, jika kebijakan itu ditiadakan, maka warga tidak lagi mampu menjalankan ekonomi seperti biasa. Pak Jokowi harus memikirkan, bahwa periodenya maksimal hanya 10 tahun, bahkan dalam rentang waktu tersebut ada banyak hal yang dapat membuat subsidi seperti ini berubah.
Kualitas kehidupan berekonomi sebuah daerah tidak bisa serta merta ditentukan standar baik buruknya oleh pemerintah pusat. Pemerintah tidak dapat mengatakan apakah kualitas ekonomi suku Badui di Banten lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Kemana Bukan Mifee untuk BBM Papua?
Pada dasarnya, pemerintah yang ingin menjalankan ke Bhinnekaan harus mau bertoleransi terhadap perbedaan sumberdaya setiap daerah. Jika kita berkaca dengan Papua, bukankah Pak Jokowi sendiri yang ingin melanjutkan dan memperluas program Mifee (Merauke Integrated Food and Energy Estate) program untuk menjadikan lumbung pangan dan energi di Merauke Papua. Walaupun program ini banyak memberikan manfaat buruk bagi warga Merauke, tetapi Presiden keukeh melanjutkannya, maka Pak Jokowi harus memberikan kemanfaatan energi yang dihasilkan untuk warga Papua, agar masyarakat di Papua tidak terlampau merugi.