Media saat ini sudah berkembang luas. Dulu hanya surat kabar atau radio . Sekarang sudah ada tambahan TV ,media surat kabar atau majalah online dan sosmed.
Tak heran industri , personal, kelompok atau politikus pun memanfaat kan media untuk promosi atau membantu pembentukan opini dimasyarakat.
Bisa untuk opini baik atau buruk dimasyarakat .
Tergantung bagaimana berita itu di sajikan dan kelompok masyarakata mana yang di target untuk di pengaruhi.
Contoh kasus adalah Pro dan Kontra Revisi UU KPK.
Secara jelas terlihat media mana baik , TV , kelompok , talk show dll yang kontra revisi UU KPK.
Begitupun sebaliknya , media mana baik , personal atau kelompok yang dukung revisi UU KPK.
Kenapa masyarakat bisa menilai keberpihakan suatu media , ya karena penyajian nya terlalu vulgar. Tapi ini sah saja.
Mungkin itu bagian strategi dari media itu sebagai bisnis. Supaya rating bagus ,mungkin perlu sensasional.
Baik yang kontra maupun yang pro, berdebat dengan argumentasi yang sama baiknya. Tentunya , dari sudut pandang mereka sendiri.
Data - data yang di tampilkan pun harus di filter ,yaitu yang hanya bisa dukung opini mereka.
Dari 2 sudut pandang pro dan kontra itu , syukur kalau di Indonesia sudah ada yang bagian yang memutuskan berdasarkan fakta . Yaitu MK : Mahkamah Konstitusi.
Lembaga independen yang jadi wasit dalam perkara pro dan kontra suatu undang-undang. MK tentu dalam melihat suatu kasus , bukan dari sudut pandang sempit , tapi secara utuh.
Muaranya demi kebaikan bangsa dan negara.
Proses keputusan secara konstitusional lebih baik daripada dengan demontrasi anarki dijalan umum.
Presiden nya yang , berjiwa demokratis , taat aturan , tidak korup dan anti korupsi adalah alasan utama , masyarakat tidak perlu harus demo anarki dijalan.
Kalaupun tetap ada muncul demo anarki , tentu rakyat akan pasif tanggapi.