Oleh : Guno Tri Tjahjoko www.digitaleadership.biz Hasil survei Sarjadi School of Government terhadap 2.450 responden di 10 kota besar tanggal 3-22 Juni 2013 menunjukkan 51,45 % responden belum mampu menentukan pilihan dalam Pemilu (KOMPAS,25 Juli 2013). Hal ini dapat ditengarai adanya kebingungan atau kecenderungan golput, khususnya dikalangan anak muda. Kemungkinan dampak dari ulah elit yang melakukan tindak korupsi dan kurang memperjuangkan kepentingan rakyat menyebabkan masyarakat apatis terhadap Pemilu. Padahal partisipasi rakyat menjadi kunci berlangsungnya Pemilu yang berkualitas, dimana suara mereka dihargai dan kesamaan hak dalam menentukan pemerintahan. Tanpa adanya partisipasi rakyat secara aktif, maka elit akan ‘merampok' dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.Oleh karena itu tugas kita mengawasi dan mengontrol elit politik, agar mereka tidak sembrono dalam membuat kebijakan publik. Selain itu makna penting Pemilu cenderung pudar dan kurang dipahami dengan tepat dan benar oleh masyarakat. Oleh karena itu mereka mudah apatis dan tidak mencoblos atau golput. Sebaliknya mereka yang tahu, tapi hanya setengah-setengah akan mudah dibujuk oleh elit untuk menerima uang dan barang. Oleh sebab itu urgen pada masa kini memberikan pencerahan tentang Pemilu yang berkualitas. Ada tujuh alasan mengapa Pemilu yang berkualitas penting, yakni: pertama, rakyat mengekspresikan kedaulatannya. Dengan adanya Pemilu,maka rakyat membuktikan bahwa kedaulatan bukan ditangan elit, melainkan di tangan mereka. Kedua, warga menyatakan hak bebas berserikat,berkumpul dan memberikan
suara.Melalui Pemilu, rakyat dijamin haknya untuk bebas berserikat, berkumpul dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD atau Presiden dan Wakil Presiden. Yang menentukan anggota legislatif dan Presiden adalah rakyat.Artinya elit politik mengemban amanah untuk mensejahterakan rakyat lahir dan batin. Ketiga,membentuk pemerintahan yang terlegitimasi. Dengan adanya Pemilu, dimana rakyat memilih langsung Presiden dan anggota DPR/DPRD/DPD, maka akan terwujud pemerintahan berlegitimasi. Tanpa adanya Pemilu, maka akan terjadi pemerintahan yang otoriter atau monarhis. Keempat, pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan damai. Dengan adanya Pemilu, maka suksesi dapat dilakukan secara berkala dan sistematis. Melalui Pemilu, kekuasaan eksekutif dan legislatif dibatasi, sehingga terhindar dari pemerintahan yang otoriter. Kelima,melalui Pemilu dapat dilakukan rekrutmen politik secara terbuka. Artinya melalui Pemilu akan didapatkan kader-kader yang berkualitas yang akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Dengan adanya Pemilu, rekrutmen politik dilakukan secara terbuka,sehingga masyarakat pun bisa mencalonkan diri untuk dipilih.
Keenam, melalui Pemilu konflik kepentingan yang ada di tingkat masyarakat dipindahkan ke lembaga perwakilan rakyat. Kalau tidak ada Pemilu, maka dalam masyarakat bisa terjadi pertikaian untuk memerebutkan kekuasaan. Pemilu merupakan sistem lima tahunan, dimana rakyat secara langsung, bebas dan rahasia memilih wakil-wakilnya. Ketujuh, melalui Pemilu dilakukan pendidikan politik. Dengan adanya siklus lima tahunan, maka partai politik diberi kesempatan untuk mendidik masyarakat dengan benar. Selain itu melalui Pemilu,masyarakat bisa langsung mempraktekkan pendidikan politik yang benar secara langsung, bebas dan rahasia. Mari kita kawal pewujudan Pemilu yang berkualitas dengan berpartisipasi aktif memilih caleg yang berkualitas. Tugas kita semua untuk memujudkan demokrasi yang berkualitas, agar rakyat sejahtera lahir dan batin. Bagaimana tanggapan anda terhadap para caleg yang telah ditetapkan oleh KPU atau KPUD ? kaki Merapi, 24 Agustus 2013
