Dari semula sudah diduga bahwa Undang - Undang hasil revisi KPK akan melumpuhkan lembaga pemberantasan Korupsi ini.
Mengapa? Karena semua poin perubahan yang tercantum dalam UU baru itu menyasar eksistensi dan kekuatan KPK.
Ada tujuh perubahan pada Undang - Undang itu yang dinilai bagai gada - gada maut yang memutilasi tubuh lembaga anti ruasuah itu.
Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.
Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.
Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.
Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.
Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.
Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.
Untuk poin ini seolah KPK tidak berubah, karena ada kata "independen" di dalamnya. Namun kenyataan nya perubahan ini justru menghilangkan frasa KPK sebagai lembaga negara yang independen dan "bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun".