Ahok telah meng-upload RAPBD versi DPRD (dalam bentuk Excel) dan RAPBD versi Ahok yang diajukan ke Mendagri (dalam bentuk PDF) untuk dianalisa oleh masyarakat. Rasanya sungguh tidak fair apabila tantangan tersebut tidak dijawab.
Ada suatu pertanyaan, mengapa Ahok begitu nekad sampai melanggar UU, menyerahkan versi bukan yang telah diparipurna oleh DPRD kepada Mendagri, melainkan versi yang bahkan tidak sama dengan versi yang diajukannya ke DPRD untuk dibahas, alias versi yang menurut dia sebelum ditambahkan siluman Rp 12 triliun oleh DPRD.
File RAPBD 2015 versi DPRD yang diupload Ahok di website Pemprov dan di Ahok.org, hanya mengandung unsur Belanja Langsung, terbagi ke dalam 84 file Excel. Apabila keseluruhannya dijumlahkan, pengajuan awal Pemprov untuk dibahas oleh DPRD adalah Rp 40.424.591.982.189; selanjutnya kita sebut saja Versi Awal Ahok Rp 40 triliun.
File RAPBD 2015 versi Ahok adalah file PDF, mengandung unsur RAPBD lengkap dalam 13 file, dan Belanja Langsung terdapat di file Lampiran Perda 4. Total belanja langsung adalah Rp 41.211.824.590.827. Selanjutnya kita sebut saja Versi Laporan Ahok ke Mendagri Rp 41 triliun.
Di sini saja kita bisa melihat perbedaan antara versi awal dengan versi Mendagri sekitar Rp 1 triliun.
Bahwa DPRD dituduh menyembunyikan siluman sebesar Rp 12 triliun, kita semua sudah mendengar teriakan Ahok. Tapi harap diingat, DPRD hanya bisa menyetujui anggaran, tapi eksekusi anggaran tetap di tangan Gubernur dan anak buahnya, SKPD. Bukankah Januari 2015 kemarin katanya Ahok telah merombak 6000 lebih PNS DKI dan melenyapkan sekitar 2000 jabatan ? Berarti Pemprov DKI tentunya telah diisi orang-orang pilihan Ahok, yang pasti akan menuruti instruksi Ahok untuk menghemat anggaran dan tidak merealisasi pos-pos yang disebut Ahok sebagai SILUMAN dan NENEK LU; bukankah begitu ?
http://www.tempo.co/read/news/2015/01/03/231632526/Ahok-Rombak-PNS-DKI-dan-Gambling-Pilkada-2017
Anas Efendi Walikota Jakbar yang diteriaki dengan lebay saat mediasi kemarin adalah salah satu dari 2 Walikota yang bertahan. Tentunya kualitas Anas Efendi ini dalam menjalankan perintah Ahok dan tidak merealisasikan siluman tidak perlu diragukan lagi, bukan ?
Prinsip ini harus dipahami dulu, sebelum kita mencermati RAPBD versi Ahok alias Eksekutif. Benarkah RAPBD tsb benar-benar bersih tanpa siluman ? Tentunya kita bukan membicarakan anggaran rehabilitasi sekolah yang harusnya dikeluarkan tapi kemasukan lagi, anggaran yang cuma beberapa miliar; hal seperti ini jelas hanya human error. Kalau kita membicarakan siluman, tentunya harus dalam TRILIUNAN.
Berikut ini adalah beberapa anggaran dalam RAPBD versi Mendagri dimana ditemukan hawa SILUMAN yang sangat kuat.
PROYEK LRT