Lihat ke Halaman Asli

Gregorius Lase

Belajar, mencoba, berbagi dan menulis menjadikan diri lebih kreatif dan bermanfaat

Mahfud MD: Bagi Pemerintah Peristiwa Partai Demokrat Bukan Menjadi Masalah Hukum

Diperbarui: 6 Maret 2021   23:32

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber. Twitter @mohmahfudmd

Peristiwa yang yang sedang terjadi di Partai Demokrat saat ini sangat menarik para pejabat politik dan publik. Dan tentunya ada yang pro dan ada yang Kontak.

Peristiwa yang terjadi di Partai Demokrat sebagai disebut sebagai kudeta yang di dalamnya dikenal sosok KSP Moeldoko yang sudah dinyatakan sebagai ketua umum PARTAI DEMOKRAT tahun 2021-2026 versi KLB.

Akan tetapi SBY dan AHY serta pendukung lainnya tidak mengakui pernyataan itu. Malah dianggap sebagai KLB tidak konstitusional,  abal-abal dan ilegal.

Oleh karena itu, Mahfud MD pun menanggapi peristiwa tersebut yang ia unggah ke akun Twitter nya.

Menurutnya Persoalan partai demokrat bukan masalah yang dari luar melainkan merupakan masalah internal partai demokrat.

"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD." -tulis akun Twitternya

Ia pun menyatakan kalau masalah tersebut bukan menjadi masalah hukum atau belum menjadi masalah hukum karena pemerintah hanya menanggapi Sudut keamanan bukan legalitas partai tersebut.

"Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai"

Ia pun melanjutkan dengan membandingkan sikap pemerintahan saat Bu Mega dan SBY.  Pada peristiwa atau masalah internal PKB, bu Mega tidak melarang atau  mendorong secara hukum. Menurutnya hal demikian sama dengan sikap SBY saat ada PKB versi Pancung dan  versi ancol, SBY tidak melakukan pelarangan karena itu masalah internal partai.

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol"

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline