1. Perubahan Pertama Undang-undang No 9 Tahun 2015 atas Undang-undang No 23 Tahun 2014
Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Prinsip Desentralisasi: Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu
Prinsip Tugas Pembantuan: Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa serta dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan
Otonomi Luas, Nyata, dan Bertanggung Jawab:
Luas: Otonomi mencakup semua urusan pemerintahan kecuali urusan yang ditentukan dalam undang-undang sebagai urusan Pemerintah Pusat.
Nyata: Pelaksanaan otonomi dilakukan secara nyata sesuai dengan kondisi objektif daerah dan kemampuan daerah.
Bertanggung Jawab: Pelaksanaan otonomi harus mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat daerah yang bersangkutan.
Perubahan Kedua Undang-undang No 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2014
Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Prinsip Desentralisasi: Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.