Di Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet atau kementerian.
Sebagai pemimpin eksekutif, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan struktur kabinet dan memilih calon menteri. Juga menetapkan kebijakan pemerintah. Termasuk di dalamnya, tamhah menteri atau kurangi menteri.
Namun, dalam praktiknya, kabinet yang dibentuk kini merupakan hasil dari negosiasi politik antara Presiden dan partai politik yang menjadi koalisi pemerintah.
Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia yang mana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, seringkali Presiden perlu membangun koalisi politik. Tujuannya adalah untuk mendukung program-program dan kebijakan pemerintahnya.
Proses negosiasi di tingkat parlemen dalam membentuk koalisi pemerintahan dapat berdampak pada pembentukan kabinet. Partai-partai politik dalam koalisi biasanya akan menuntut jatah kursi menteri sebagai bagian dari kesepakatan politik dalam mendukung pemerintah.
Sekalipun Presiden memiliki hak prerogatif, akhir-akhir ini, terlihat bahwa pembagian kursi menteri dalam kabinet seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik partai-partai koalisi.
Hal ini bisa dilihat dari penempatan calon menteri yang berasal dari partai politik tertentu sebagai bentuk pemberian jatah atau balas budi terhadap dukungan partai tersebut.
Akibatnya, komposisi kabinet dapat terlihat lebih sebagai hasil dari negosiasi politik daripada semata-mata berdasarkan pertimbangan profesionalisme, kapabilitas, dan kebutuhan efektivitas pemerintahan.
Meskipun Presiden memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet, namun realitas politik di Indonesia seringkali membuat partai-partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kabinet.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, haruslah tetap memiliki kriteria, seperti apa menteri yang harus duduk dalam kabinetnya.
Kriteria seseorang yang harus duduk dalam kabinet adalah keharusan. Tujuannya, menghindari tumpang tindih kepentingan politik dan memastikan kompetensi serta integritas para menteri.
Dengan memasang kriteria yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara maka Presiden Prabowo Subianto tetap menjaga pelayanan publik dan kepentingan negara selalu menjadi prioritas utama.
Memang, konsekuensi dari koalisi model Indonesia saat ini tidak dapat dihindari . Presiden harus menjalankan politik akomodatif yaitu memberi jatah kementerian dan jabatan tinggi lain kepada partai yang ikut berkoalisi.