Presiden Jokowi tetap tegas. Beliau konsisten dengan aturan yang ada. Tidak mau mengulur alias memolorkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Ingin menundanya ke tahun 2027 atau tahun-tahun lainnya.
Seperti yang diberitakan dalam kompas.id, Jokowi memanggil para menterinya untuk mengadakan rapat terbatas pada Minggu, 10 April 2022 di Istana Bogor. Para menteri yang hadir, diantaranya Mahfud MD, selaku Menko Bidang Polhukam dan Yasonna Yaoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI.
Terlihat pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dan Airlangga selaku Menko Bidang Perekonomian. Tak ketinggalan pula, Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta menjabat sejumlah jabatan penting lainnya.
Penegasan ini, mematahkan dugaan-dugaan publik bahwasanya wacana penundaan Pemilu Serentak yang telah ditetapkan jatuh pada 14 Februari 2024, adalah keinginan Joko Widodo. Pernyataan ini sekaligus memperjelas, kalau mengemukanya rencana Jokowi tiga periode, adalah bukan keinginan beliau.
KPU RI. Foto: kpu.go.id
Meskipun demikian, beberapa politisi menganggap Jokowi kelabakan setelah ada desakan-desakan dari publik, utamanya dari mahasiswa.
Roy Suryo, salah satu pengurus Partai Demokrat misal, paling sering mengkritisi Jokowi. Mulai dari naiknya harga kedelai dan BBM, hingga demo kepala desa yang mendukung presiden 3 periode.
Bahkan, dalam berbagai berita Roy Suryo menyindir Jokowi yang terlihat menunjukkan 3 jarinya saat bicara soal BLT minyak goreng. Padahal, bisa saja Jokowi membentuk 3 jarinya menunjukkan kalau jumlah uang yang diperoleh terkati BLTitu sebanyak 300 ribu rupiah.
Nah, tak mungkin juga kan Jokowi harus menyusun jari-jemarinya untuk membentuk angka 300 ribu? Buat saya, terlalu dalam menginterpretasi gaya bicara seseorang itu tidak perlu. Barangkali Roy Suryo bisa mengangkat isu lain untuk meningkatkan elektabiltias partainya menjelang Pemilu 2024.
Stop Berwacana dan Fokus Kerja