Begini Kondisi Indonesia Pasca Kemerdekaan Menurut Sejarah yang Ada!

Proklamasi Kemerdekaan adalah tonggak pertama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kondisi Indonesia pasca kemerdekaan masih dalam keadaan instabilitas dan memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan di berbagai bidang. 

Selain itu, bangsa Indonesia harus menghadapi serangan penjajah Belanda yang belum melepaskan penguasaan atas nusantara. Masih terjadi beberapa pertarungan melawan penjajah, seperti Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Surabaya, dan Bandung Lautan Api.

Setidaknya ada empat bidang utama yang perlu ditangani oleh pemerintah pasca proklamasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat: ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan pendidikan. 

Pemerintah pada saat itu melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan dan memperbaiki situasi di Indonesia.

Kondisi Indonesia Pasca Kemerdekaan

Situasi politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah salah satu yang tersulit dalam sejarah berdirinya republik ini. 

Gejolak internal dalam pemerintahan Indonesia, inflasi, dan serangan militer Belanda di tanah air adalah contoh dari apa yang memicu masalah politik dan ekonomi saat itu. Berikut ini kondisi Indonesia pasca kemerdekaan setelah 17 Agustus 1945:

1. Kondisi Politik Indonesia Pasca Kemerdekaan

Keadaan dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan telah banyak mengalami perubahan dan reformasi di segala bidang. Kebanyakan dari mereka diperbaiki dalam pemerintahan yang sebelumnya dijalankan oleh Jepang yang menduduki Indonesia diikuti oleh Belanda.

Langkah pertama adalah diselenggarakannya konferensi PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Agenda pertama adalah mengangkat presiden dan wakil presiden serta mengesahkan konstitusi negara yang menjadi dasar negara. 

Pertemuan kemudian berlanjut ke agenda yang lebih luas, yaitu pembentukan lembaga nasional seperti Komisi Nasional, Kabinet Pertama Republik Indonesia, pemekaran Republik Indonesia menjadi delapan provinsi dan gubernurnya, dan pembentukan PNI. 

Itu adalah satu-satunya partai politik di Indonesia yang mendirikan yayasan seperti BKR/TKR. Namun, banyaknya kendala dan kurangnya pengalaman yang dihadapi sepanjang jalur pembangunan membuat tata kelola mengalami stagnasi dan tidak semuanya berjalan sesuai rencana.