Kapolri Jenderal Sutarman seakan ingin menampilkan wajah Polri yang berbeda menjelang akhir tahun. Tahun baru, wajah baru. Pada kesempatan Apel Kasatwil yang digelar di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah (5/12), Sutarman memberikan pesan "politis", terkait kiprah yang akan dilakukan oleh kepolisian ke depan (di sini).
Di antara beberapa pesan tersebut, yang dikutip Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie kepada media, ada yang menarik untuk dicermati, mengingat pesan semacam ini jarang terdengar diucapkan oleh petinggi institusi Polri. Padahal, pesan dan sikap Kepolisian seperti itulah yang sesungguhnya selama ini ditunggu oleh publik.
Pertama, terkait bahwa tidak boleh lagi ada pengusiran, pemaksaan, penyegelan, dan kekerasan lain terhadap segala bentuk aliran keagamaan.
Kedua, juga tidak boleh lagi ada razia oleh kelompok ormas tertentu terhadap tempat hiburan, warung, toko, dan tempat lainnya atas alasan apa pun. Jika ada, maka polisi wajib menindak tanpa terkecuali.
Menurut Irjen Ronny, "Perlindungan terhadap kelompok minoritas baik suku, agama, ras, dan antar golongan, harus dilakukan secara maksimal."
Sebenarnya, apa yang hendak disampaikan kepada publik, dan secara spesifik apa makna pesan ini bagi kelompok perusuh? Pesan bernuansa tegas ini sesungguhnya secara langsung telah menunjuk hidung dan mengingatkan kelompok-kelompok intoleran yang selama ini tercatat meresahkan, agar mulailah berpikir untuk berhenti dan jangan lagi "bermain-main" dengan hukum!
Sudah cukup lama Kepolisian mendapat cibiran serta teguran dari berbagai pihak karena lemahnya sikap institusi penegak hukum ini ketika berhadapan dengan tingkah laku "preman" berbagai organisasi yang bernuansa keagamaan. Polri memang sudah kerap dipermalukan oleh ulah tingkah memuakkan kelompok-kelompok perusak semacam itu.
Kita bisa mencatat beberapa kasus kekerasan oleh ormas berkedok agama, yang telah membuat lembaga berseragam cokelat itu tercoreng dan turun derajat di mata publik. Pertama, kasus terhadap jemaah Ahmadiyah, di mana ada anggota jemaah tersebut yang dieksekusi mati secara terbuka di hadapan aparat oleh kelompok tertentu. Kedua, begitu juga akibat lemahnya tindakan tegas aparat Kepolisian, kasus kekerasan terhadap jemaah Syiah di Sampang terjadi berulang. Ketiga, akibat takluknya aparat Kepolisian terhadap kelompok pro-kekerasan, beberapa jemaah Kristen Protestan dan Katolik dipaksa untuk menghentikan pembangunan dan penggunaan tempat ibadah mereka.
Kian terjepit
Sikap tegas Polri ini sesungguhnya akan membuat ormas-ormas yang suka bertindak anarkistis kian terpojok. Tentu, mereka juga akan melakukan perlawanan, oleh karena itu harus dilakukan perlawanan secara sistemik. Akan tetapi, jika sikap Kepolisian ini dibarengi dengan ketegasan dari pemerintah daerah dan pusat, maka perlawanan sekuat apa pun dari mereka, pasti bisa ditekan dan diminimalisir.
Seperti kita ketahui, perlawanan terhadap kelompok intoleran juga telah dilakukan oleh Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Perlawanan itu saja sudah cukup membuat kelompok ormas tertentu malu dan "kehilangan harga tawar", apalagi jika kini perlawanan dilakukan secara sistemik dan dari semua lini. Kita bisa bayangkan apa jadinya, jika berbagai kepala daerah lain di seluruh Indonesia juga bersikap waras seperti Ahok? Jika Presiden Jokowi juga menunjukkan sikap mendukung Ahok dalam perlawanannya terhadap ormas pembuat "gubernur tandingan" DKI itu, maka gerakan kelompok intoleran akan semakin terpojok ketika pihak Kepolisian juga menyatakan diri perang terbuka terhadap tindakan mereka yang suka main hakim sendiri itu. Perlawanan akan kian sukses jika kelompok masyarakat sipil juga berada pada barisan yang sama. Apalagi, hingga kini masih didapati berbagai "pertunjukan terbuka" sikap intoleransi oleh sekelompok ormas berjubah agama, akibat lemahnya intitusi Kepolisian dalam bekerja. Publik pun pasti mendukung penuh Kepolisian jika bertindak tegas terhadap kelompok intoleran demi tegaknya hukum dan konstitusi.