Serangan Balik "Sekutu" Setelah Freeport Dikuasai

Serangan balik yang dilakukan oleh sekutu bukan pakai senjata akan tetapi hegemoni. Teori hegemoni disini bukan seperti yang dilakukan oleh marxisme akan tetapi teori hegemoni Disini  pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Dimana sekutu ingin mengiring masyarakat dunia melalui media massa bahwa di papua terjadi pelanggaran ham berat. Agar pengajuan refrendum yang diajukan oleh separatis bisa terlaksanakan dengan baik.

Menurut Gramci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. 

Dengan kata lain sekutu dengan lewat PBB yang menguasai negara-negara di dunia, sekutu melancarkan pengaruhnya agar nilai-nilai atau yang ingin dimasukan kedalam tubuh negara indonesia khususnya di papua telah terjadi pelanggaran ham yang menjadikan PBB bisa melakukan refrendum papua dan pada akhirnya sekutulah yang mengatur papua, mungkin nasibnya akan sama dengan timor leste yang sumber daya alamnya dikuasai oleh asing. 

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lain( negara). Ada berbagai cara yang dipakai, misalnya melalu media masa yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat papua. 

Namun dalam hal serangan balik sekutu baru memulai hegemoninya ke indonesia setelah isu divestasi itu terus diupayakan oleh pemerintah indonesia sampai akhirnya divestasi freeport terlealisasi.

Pendek kata, hegemoni PBB (sekutu)  atas negara indonesia dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat.

Hal itu telah diupayakan oleh PBB(sekutu) dengan menerima petisi separatis papua. Dikutip dari BBC bahwa PBB(sekutu) mengklaim telah diberi akses ke papua padahal pemerintah pusat belum mengijinkan. malah wakil ketua Komisi I DPR, Satya Yudha mengatakan selayaknya badan HAM PBB itu tidak serta merta menuntut minta akses, tanpa berdiskusi dulu dengan pemerintah Indonesia.

Hegemoni yang dilancarkan oleh PBB lewat media massa mengiring opini publik international yang notabenya media massa tersebut berafiliasi dengan sekutu seperti BBC, yang pusatnya di Inggris dan CNN yang pusatnya di Amerika. Media massa lokal lebih mempertanyakan refrendum papua tersebut seperti media tempo lebih pro terhadap indonesia seperti kutipanya" PBB pasti menghormati negara indonesia"