Lihat ke Halaman Asli

Ervan Yuhenda

Independen

10 Tahun Perubahan, Evaluasi Kebijakan Infrastruktur di Era Jokowi

Diperbarui: 3 Agustus 2024   03:54

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi (Sumber:Koleksi Dok Pribadi)

Sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, telah membawa perubahan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari jalan tol hingga bandara, dari pelabuhan hingga infrastruktur digital, kebijakan ini telah dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Namun, seperti setiap kebijakan besar, ada banyak sisi yang perlu dievaluasi secara mendalam untuk memahami dampaknya secara holistik.

Keberhasilan dan Dampak Positif

Salah satu pencapaian terbesar dari kebijakan infrastruktur Jokowi adalah peningkatan konektivitas nasional melalui pembangunan jaringan jalan tol. Proyek-proyek seperti Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera telah memangkas waktu perjalanan dan biaya logistik secara signifikan. Misalnya, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya yang sebelumnya memakan waktu lebih dari 10 jam, kini dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 jam berkat jaringan jalan tol yang lebih efisien. Dampak dari peningkatan konektivitas ini terasa dalam berbagai sektor ekonomi, dari perdagangan hingga pariwisata.

Selain jalan tol, revitalisasi dan pembangunan bandara baru merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta adalah contoh konkret dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan udara. Infrastruktur bandara yang lebih baik tidak hanya mendukung peningkatan arus wisatawan domestik dan internasional, tetapi juga memfasilitasi ekspor dan impor barang, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional.

Pengembangan dan modernisasi pelabuhan juga menjadi fokus utama dalam kebijakan infrastruktur Jokowi. Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, misalnya, dirancang untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok dan meningkatkan efisiensi logistik. Peningkatan kapasitas pelabuhan ini memungkinkan arus barang yang lebih lancar, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat waktu pengiriman, yang semuanya berkontribusi pada daya saing produk Indonesia di pasar global.

Dalam era digital, akses internet berkecepatan tinggi merupakan kebutuhan dasar. Program Palapa Ring, yang bertujuan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan internet, adalah langkah maju yang signifikan. Proyek ini membuka peluang bagi pengembangan ekonomi digital, pendidikan jarak jauh, dan layanan kesehatan telemedicine, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya akses internet yang lebih merata, potensi ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai pelosok tanah air dapat lebih optimal teraktualisasi.

Tantangan dan Kritik

Pembangunan infrastruktur dalam skala besar seperti yang dilakukan di era Jokowi memerlukan dana yang sangat besar. Pemerintah mengandalkan utang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk membiayai proyek-proyek ini. Meskipun utang merupakan instrumen pembiayaan yang wajar dalam pembangunan, ada kekhawatiran mengenai beban utang yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Tingginya rasio utang terhadap PDB dan beban pembayaran bunga yang semakin besar bisa menjadi risiko bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Meski peningkatan konektivitas dan infrastruktur fisik memberikan dampak positif secara umum, manfaat ekonominya tidak selalu dirasakan merata oleh seluruh daerah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan pesat, sementara yang lain tetap tertinggal. Misalnya, Pulau Jawa dan Sumatera mungkin merasakan manfaat lebih besar dibandingkan dengan kawasan Indonesia Timur yang masih memerlukan perhatian khusus. Ketimpangan ini perlu diatasi agar pembangunan menjadi lebih inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan baru.

Pembangunan infrastruktur yang masif juga memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik. Banyak proyek besar yang memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko bahwa infrastruktur yang sudah dibangun akan mengalami penurunan kualitas atau bahkan menjadi tidak berfungsi optimal. Contoh, misalkan, yang sering kali terlihat adalah jalan tol yang mengalami kerusakan karena kurangnya pemeliharaan rutin. Efisiensi pengelolaan infrastruktur harus menjadi perhatian utama agar investasi yang sudah dilakukan tidak sia-sia.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline