Saat ini sulit bagi banyak orang lepas dari media sosial. Selain media komunikasi dan interaksi, medsos menjadi media berniaga, mencari jodoh, bahkan berpolitik.
Dengan medsos masyarakat bisa berbagi informasi dan menyuarakan pendapat. Tapi, medsos juga rentan dimanfaatkan oleh pihak gurem dan propaganda hitam, sampai hoaks politik.
Hoaks politik erat kaitannya dengan isu-isu politik, seperti capres, caleg, partai politik, kebijakan publik atau hasil pemilu. Hoaks politik jelas ingin merusak reputasi, menghasut konflik atau memengaruhi pilihan pemilih. Yang sudah dilalui di Pemilu 2019, hoaks politik bahkan memecah belah publik, sampai saat ini.
Karena jelas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat digital adalah hoaks politik. Hoaks politik bertujuan ingin mempengaruhi opini publik atau merugikan pihak tertentu, apalagi jelang, saat dan usai Pemilu. Hoaks politik sudah diakui dapat menimbulkan konflik sosial, polarisasi, penodaan demokrasi.
Polarisasi berbasis politik adalah kondisi masyarakat yang terbagi menjadi dua kelompok bertentangan. Sering juga tidak toleran terhadap perbedaan pendapat atau pandangan politik. Simpatisannya pun lebih cenderung memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan atau preferensi politiknya.
Apalagi kini medsos telah dan sedang menjadi sarana utama penyebaran hoaks politik. Karena medsos mudah diakses, murah, dan tidak terkontrol. Hoaks politik pun mudah viral dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Dampaknya, banyak orang tertipu dan menyebarkan hoaks politik verifikasi atau cek fakta terlebih dahulu.
Yang sering menjadi pertanyaan bersama, mengapa hoaks politik sulit sekali diberantas? Dasar dari hoaks politik jelas karena akivitasnya melibatkan banyak pihak. Hoaks politik juga dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, psikologis, dan teknolog.
Kerja sama antara pemerintah, platform medsos, media massa, masyarakat sipil, dan individu jelas diperlukan.
Platform media sosial memiliki peran signifikan dalam penyebaran hoaks politik. Karena medsos telah menjadi salah satu sumber informasi, mungkin juga utama masyarakat. Bersama pihak lain, platform medsos harus bertanggung jawab untuk menghadapi hoaks politik dengan cara-cara yang efektif dan etis.
Jelang Pemilu 2024, platform medsos perlu lebih tegas memberantas hoaks politik jelang Pemilu 2024. Ada beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan oleh platform medsos seperti:
- Meningkatkan literasi digital pengguna dengan memberikan edukasi tentang cara membedakan informasi yang benar dan salah, serta dampak negatif dari hoaks politik.
Platform medsos bisa memberikan edukasi seperti iklan, seminar, dan workshop gratis tentang bahaya hoaks politik dan cara untuk mengidentifikasi dan melaporkannya. - Menyediakan fitur verifikasi fakta atau fact-checking yang dapat membantu pengguna untuk mengecek kebenaran informasi yang mereka terima atau bagikan. Aktivitas ini bisa dilakukan dengan memverifikasi dan tag informasi yang diduga hoaks dengan bantuan lembaga cek fakta independen dan kredibel.
- Membagikan skill dan verifikasi prebunking kepada media onlibe terdaftar dan tersertifikasi di Dewan Pers sebagai bentuk aktivitas preemptif. Pelatihan bersama dengan lembaga cek fakta independen dan badan otoritas Pemilu bisa juga dilakukan untuk meningkatkan skill cek fakta.
- Menegakkan aturan komunitas atau community standards yang melarang pengguna untuk menyebarkan hoaks politik atau konten yang melanggar hukum, etika atau norma sosial.
Platform wajib menegakkan aturan dan sanksi yang tegas bagi akun-akun yang terbukti menyebarkan hoaks politik secara sengaja atau tidak sengaja. - Menghapus atau menandai hoaks politik atau konten yang melanggar aturan komunitas sebagai misinformasi atau disinformasi. Publik pun sebaiknya didorong untuk berbagi informasi yang benar, relevan dan bermanfaat bagi dengan akun yang mereka miliki.
- Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pemantau pemilu, organisasi masyarakat sipil atau media massa untuk mencegah dan menangani hoaks politik. Bersama dengan akademisi dan pemangku kepentingan juga dilakukan untuk menciptakan iklim informasi yang sehat dan demokratis.