Proses dan aktivitas Pemilu adalah tentang integritas dan demokrasi. Integritas erat kaitannya dengan pelaksanaan yang jujur, adil, dan transparan dari peserta dan penyelenggara. Untuk para pemilih, integritas berarti menjadi pemilih cerdas dan bijak. Kesemuanya untuk harus berjalan secara demokratis dan konstitusional.
Walau Pemilu adalah salah satu proses demokrasi yang penting bagi masyarakat. Namun, Pemilu rentan terhadap kerancuan hoaks yang bisa mempengaruhi opini publik dan keputusan pemilih. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melakukan cek fakta atau verifikasi informasi yang beredar di media sosial, situs forum di web, atau media lainnya.
Prebunking bisa menjadi salah satu upaya menjadikan Pemilu yang berintegritas. Karena sejak 2019 debunking atau cek fakta sudah dikolaborasikan antara pemerintah, jurnalis, media online, platform medsos, dan NGO. Pemanfaan artificial intelligence (AI) sudah pula dilakukan, namun masih cukup terbatas.
AI adalah teknologi yang mampu melakukan tugas yang memerlukan kemampuan manusia, seperti mengenali wajah, suara, bahasa, pola, dsb. Dengan AI semua hal bisa diotomasi untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi informasi. ChatGPT dari OpenAi, Bard dari Google, atau Blender dari Meta adalah contoh AI yang kini digandrungi.
Terkait cek fakta saat Pemilu, AI jelas memiliki potensi manfaat. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan artificial intelligence dalam cek fakta adalah:
- Meningkatkan efisiensi dan kecepatan cek fakta. AI yang berbasis database dan LLM mumpuni bisa memproses Big Data dalam waktu singkat dan real-time. Hal ini bisa menghemat sumber daya manusia dan waktu dalam membuat dan mendistribusikan hasil cek fakta.
- Meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam melakukan cek fakta. AI bisa menganalisis data dengan menggunakan algoritma dan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya, misalnya statement Capres dari Pemilu sebelumnya. Sehingga bisa mengurangi bias dan kesalahan manusia.
- Meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam melakukan cek fakta. AI bisa menyimpan dan menampilkan sumber data, metode analisis, dan hasil cek fakta secara terstruktur dan mudah diakses oleh publik. Publik pun bisa menganalisis kembali kebenaran cek fakta.
Upaya memanfaatkan AI untuk mengkurasi informasi sudah banyak dilakukan. Cek fakta berbasis AI diupayakan sangat oleh Newtral di Spanyol. Dengan bantuan AI language model, mereka akan mengecek fakta statement kampanye politisi. Apa yang dilakukan Newtral didasari dari inisiatif Full Fact bersama Google.org.
Namun, penggunaan artificial intelligence dalam cek fakta juga memiliki beberapa tantangan dan risiko, seperti:
- Memerlukan data yang berkualitas dan relevan untuk melatih AI. Selain membutuhkan riset, biaya dan SDM yang berlimpah, data yang kurang lengkap, tidak akurat, atau lawas bisa menyebabkan AI menghasilkan cek fakta yang salah atau tidak valid.
- Memerlukan etika dan regulasi yang jelas untuk mengatur penggunaan AI. Regulasi tertulis dan aturan pemerintah menjadi inti. Karena AI bisa menimbulkan masalah etis dan hukum jika disalahgunakan seperti untuk manipulasi, diskriminasi, atau pelanggaran privasi.
- Memerlukan kolaborasi dan edukasi masyarakat untuk menggunakan AI. Masyarakat juga perlu memiliki keterampilan untuk memilah dan memverifikasi informasi yang didapat dari AI. Nalar yang kritis harus tetap dipegang dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI.
Di lapangan, kendala pemanfaatan AI untuk cek fakta Pemilu telah ditelaah. Hasil dari cek fakta AI kurang bisa memahami sisi humanis dan subjektif narasi hoaks. Lalu ada isu dimana database untuk AI menampilkan hasil cek fakta kurang transparan dan hasil yang terlalu rigid bisa jadi membuat kecurigaan berlebih.
Penggunaan AI dalam cek fakta saat Pemilu tahun 2024 nanti bisa dilakukan. Namu perlu dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Semua stakeholder harus bisa memberikan batasan dan kode etis AI dalam mengecek fakta. Bisa jadi malah AI memberikan hoaks karena narasi yang diulang-ulang, misalnya.
AI bukanlah solusi sempurna untuk menangani dan mencegah hoaks. Akan tetapi menjadi salah satu upaya dan tools yang bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya di masa Pemilu nanti.