Obligasi daerah dan hutang daerah adalah dua konsep yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah informasi yang terkait dengan keduanya:
1. Obligasi Daerah
Obligasi daerah adalah suatu bentuk kewajiban yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, obligasi daerah digunakan untuk membiayai infrastruktur dan investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Penerbitan obligasi daerah dilakukan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hutang Daerah
Hutang daerah, juga dikenal sebagai pinjaman daerah, adalah suatu bentuk kewajiban yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, hutang daerah digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dan mendorong keterlibatan pihak swasta. Fasilitas pinjaman daerah yang selama ini telah ada melalui PT SMI masih perlu ditingkatkan pemanfaatannya oleh daerah.
3. Pengelolaan Obligasi dan Hutang Daerah
Pengelolaan obligasi dan hutang daerah di Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dilakukan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman.
5. Pembiayaan Lainnya
Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.