Earmarking tax, konsep pengeluaran spesifik yang dialokasikan dari pajak tertentu, telah menjadi perdebatan. Di Indonesia, kebijakan earmarking pajak diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Atas Pajak Kendaraan Bermotor, Rokok Pajak dan Pajak Penerangan Jalan. Penerapan skema Earmarking Tax telah diterapkan pada tiga jenis pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak penerangan jalan.
1. Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah akan mengalokasikan paling sedikit 10% dari pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dipungut kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana pajak yang dialokasikan kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan fasilitas transportasi umum. Hal ini terdapat pada Pasal 8 ayat (5).
2. Pajak Rokok
Dari besaran pajak rokok yang dipungut pemerintah, sebesar 50% akan dialokasikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Pemanfaatannya untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang. Hal ini terdapat pada Pasal 31.
3. Pajak Penerangan Jalan
Untuk pajak penerangan jalan, sebagian penerimaan pajak dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Hal ini terdapat pada Pasal 56 ayat (3).
Di Indonesia sendiri, penerapan earmarking tax ini tidak sepopuler negara-negara lain. Sedangkan penerapannya pun tidak terlalu baik, masih banyak tantangan-tantangan, yaitu:
1. Penyaluran Anggaran
Penyaluran anggaran merupakan hal yang penting dalam konsep earmarking, akan tetapi dalam penerapannya di Indonesia hal ini dilakukan secara tidak merata.
2. Kurangnya Pengawasan