Lihat ke Halaman Asli

Alasan Pemerintah Jabodetabek Harus Kerja Bareng Lawan Banjir DKI

Diperbarui: 24 Juni 2015   02:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Cukup aneh sepertinya ketika ada yang mengutuk kepala daerahnya yang membantu Jakarta untuk mengatasi banjir. Ada yang beralasan wilayahnya masih ada banjir sehingga mengarapkan pemimpinnya memikirkan daerahnya dahulu, baru kalau selesai kemudian berpikir tentang daerah lain (red: Jakarta).

Lebih lucu lagi ketika ada yang mengatakan bahwa ini karena kegagalan Jokowi dan pemerintah DKI Jakarta, "Sudah hukum alam air mengalir ke bawah, kalau yang di bawah tidak bisa mengantisipasi ya itu artinya gagal. DKI kan APBDnya besar tuh?"-Sungguh aneh yang berkata demikian.

Padahal namanya saja Daerah Khusus Ibukota, tak seperti daerah lainnya. Ketika daerah ini terkena "flu" maka daerah lain ikut "demam". Sudah begitu masih saja bilang kalau pemerintah daerah sekitar tidak perlu ikut campur tangan.

Sekarang dipikir saja, berapa banyak masyarakat Bogor, Tanggerang, Bekasi dan Depok yang setiap hari ke Jakarta untuk mencari hidup (6,9 juta perjalanan per hari). Apakah itu bukan masyarakat sekitar? Kalau pemerintah BODETABEK ikut mengurusi banjir DKI Jakarta, bukankah itu berarti mereka mengurus masyarakatnya sendiri yang banyak itu, yang notabenenya "terdampak banjir" (walau tidak terkena banjir).

Untuk yang tidak ke Jakarta, bagaimana dengan pengaruh banyak gangguan di DKI Jakarta tentang suplai barang-barang kebutuhan. Belum lagi bagaimana warung-warung di daerah mereka berkurang pedapatannya karena karyawan yang berasal dari kampung tersebut (yang bekerja di DKI) yang setiap hari beli di warung mereka pedapatannya berkurang, sehingga belanjanya pun berkurang.

Kalau begitu mengapa harus melarang pemerintah daerah BODETABEK bahas banjir DKI?

"Untuk yang berkata bahwa air itu mengalir ke bawah, dan itu sudah hukum alam, dan jika gagal diantisipasi oleh daerah bawah berarti memang kegagalan daerah bawah"

Woy, Boy, ini seperti ketika tetanggamu menyetel musik dengan keras sampai mengganggu rumahmu. Ketika kamu datang dan melabraknya karena menyalakan musik dengan volume tinggi dia malah berkata "Lho salah siapa bangun rumah gak kedap suara? Makanya punya rumah jangan kebanyakan ventilasi, banyakin AC dong, kamu orang kaya, kan?" hahahaha. Sungguh menggelikan.

Ibaratkan saja suara musik itu adalah air yang deras. Yuk bantu untuk meredamnya. Karena memang wilayah (BODETABEK) itu besar ya memang harus pemimpnnya yang ikut mengkoordinasi masyarakat BODETABEK. Jika pohon di Bogor ditebang terus tanpa mempertimbangkan "wilayah bawah" dan menganggap hal tersebut "urusan daerah sendiri" ya wassalamm..

Belum lagi tentang pompa air, yang menambah debit air permukaan. Yang bukan saja dari Jakarta dan ini diluar faktor hujan. Apakah itu juga harus kita kesampingkan? Bisa dibayangkan berapa banyak pompa air yang sudah terpasang . Bukan harus dihilangkan, tapi ini berarti antisipasi banjir di daerah bawah bukan tanggung jawab "pemerintah daerah bawah (DKI)" saja.

Kalau begitu mengapa harus melarang pemerintah daerah BODETABEK bahas banjir DKI?

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline