Kompasiana | Jakarta (4/9) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan harapannya agar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) turut mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam masa transisi pemerintahan. Saat menerima Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, beserta jajaran pengurus di Istana Merdeka pada Selasa (3/9), Jokowi mengarahkan LDII untuk segera melakukan koordinasi dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Pastikan untuk menjaga stabilitas dan terus berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Segera bertemu dan koordinasikan peran LDII dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto," ujar Presiden Jokowi.
Foto : ghoni
Lebih lanjut, Jokowi menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di tengah proses transisi pemerintahan. Menurutnya, dunia internasional mengapresiasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang mampu menjaga stabilitas politik dan melanjutkan pembangunan fisik serta ekonomi.
"Kesuksesan demokrasi kita adalah teladan bagi banyak negara. Indonesia mampu menjalankan pemilu dan peralihan kekuasaan dengan damai dan berkelanjutan," tambah Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, KH Chriswanto Santoso menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi atas kepemimpinannya selama dua periode yang dinilai berhasil membawa Indonesia menuju kemajuan. Ia juga melaporkan beberapa program LDII di bidang lingkungan hidup, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia, seperti pengelolaan hutan sosial di Blora dan upaya pencegahan perubahan iklim melalui penggunaan energi terbarukan.
Foto : ghoni
"LDII berkomitmen dalam pengelolaan hutan sosial dengan penanaman sorgum, serta partisipasi aktif dalam pencegahan perubahan iklim dengan memanfaatkan energi baru terbarukan," ujar KH Chriswanto.
Selain itu, LDII juga aktif dalam berbagai program sosial, termasuk pencegahan stunting dan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). KH Chriswanto menambahkan bahwa LDII telah merencanakan pembangunan kompleks perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung kegiatan dakwah dan pengembangan umat.
"Dengan alokasi tanah seluas 6 hektar di IKN, kami berencana membangun kantor, masjid, dan pondok pesantren sebagai pusat kegiatan warga LDII serta masyarakat setempat," jelasnya.