Perkembangan ekonomi di indonesia akhir akhir ini menghidupkan kembali pertentangan terhadap masyarakat dengan sistem kebijakan kenaikan harga bbm subsidi yang diterapkan pemerintah untuk pertumbuhan keseimbangan,namun terdapat ketidak terimaan oleh masyrakat sehingga banyak nya menggiring kontra pada kebijakan ini.pemerintah menerapkan kebijakan ini bertujuan dapat menstabilitaskan perekonomian indonesia,namu hal ini merupakan jalan yang tidak mengcover seluruh permasalahan ekonomi indonesia.sejak juli 2022 pemerintah menaikkan bahan bakar minyak untuk melakukan pemulihan perekonomian indonesia pasca wabah covid 19.kebikan ini diterapkan oleh hampir seluruh belahan negara di dunia sebab harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan yang luar biasa.
Harga pertalite naik dari Rp7.650 per liter nya kini naik hingga 10.000 per liternya mengalami kenaikkan hingga 30% harga solar pun mengalami peningkatan Rp5.150 per liter nya kini mengalami peningkatan Rp6.800 per liter nya dan pertamax naik dari Rp12.500 hingga Rp 14.500 per liter nya kenaikan dari BBM ini membuat perilaku masyrakat merespon kontra terhadap kebijakan pemerintah,kenaikkan harga BBM menilbulkan efek yang sangat berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak mendukung kebijakan tersebut.sebab dengan di berlakukannya kebijakan ini akan terjadinya inflasi dan memungkinkan adanya peningkatan angka kemiskinan di indonesia .
Dari sisi ekonomi kenaikkan harga BBM jelas akan menyebabkan kenaikkan harga produksi serta akan berdampak terhadap tingkat inflasi hal yang dapat terjadi salah satu nya terjadi penurunan upah rilll dan konsumsi rumah tangga yang mana konsumsi rumah tangga memiliki konstribusi yang tinggi terhadap produk domestik bruto( sekitar 50%),mempengaruhi peningkatan harga pasar kenaikkan harga pasar disebabkan peningkatan harga transportasi dan menyababkan kenaikkan harga yang serentak hal ini akan berdamapak terhadap tingkat lajunya inflasi indonesia.
Lonjakan kenaikkan inflasi ini disebabkan naikknya harga bahan bakar minyak itu akan menyebakan inflasi, lonjakan inflasi yang terjadi akan menyebabkan kecendrungan peningkatan harga barang oleh kenaikkan BBM yang berdampak luas dan akan mengakibatkan kenaikkan sebagian besar barang barang seperti barang pokok. masyarakat merespon kontra terhadap kebijakan ini hal lain yang akan terjadi oleh kebijakan ini ialah terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan,memburuknya distibusi pendapatan,dan akan terganggunya stabilatas ekonomi indonesia.
Kebijakan ini tak hanya mengancam keserantakan kenaikkan namun juga berdamapak pada kesempatan kerja dan menyebakan tingginya tingkat pengangguran yang akan terjadi sebab adanya kenaikkan harga membuat biaya produksi perusahaan meningkat dan banyak nya perusahaan yang tidak mampu meningkatkan gaji karyawan sehingga perusahaan tidak mampu mengcover seluruh karyawan dan akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan dari kebijakan ini dengan cara memberhentikan sebagian karyawan dan hal ini jelas akan menimbulkan kontra di masyrakat.
92,3 % masyarakat merespons negatif pada kebijakan kenaikkan harga BBM ini sebab konidisi perekonomian masyrakat belum pulih akibat wabah covid 19 masih banyak tenaga kerja yabng kehilangan penghasilan dan kembali dihantam oleh kebijakan harga BBM akan membuat masyrakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat sedikitnya perusahan yang menerima lowongan pekerjaan,dampak ini sangat dirasakan oleh masyrakat terutama masyarakat menengah kebawah hal ini akan menyabakan masyarakat menengah mengalami penurunan disposable income dimana mengalami penurunan pendapatan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Presiden Joko Widodo bertanggapan bahwa" kenaikkan ini tidak lepas dari kenaikan harga minyak mentah dibelahan dunia dan menyababkan membengkak nya anggaran subsidi terhadap BBM "namun subsidi dari dana APBN mengalami kebocoran dan salah sasaran justru yang menggunakan BBM subsidi masyrakat kelas atas hal ini menyebakan APBN mengalami kebengkakan dan ini merupakan salah satu alasan pemerintah meningkatkan harga BBM.
Namun disamping alasan pemerintah menaikkan harga BBM untuk memulihkan kondisi perekonomian hal itu merupakan kebijakan yang belum tepat sasaran dan tidak mencover seluruh sistem perekonomian indonesia sehingga tidak terjadinya keseimbangan harga sehingga masyrakat sangat merasa keberatan terkait dengan adanya kebijakan yang mempengaruhi seluruh harga barang. kebijakan ini tidak hanya terjadi pada tahun saat ini saja pada tahun 2014 juga sudah pernahnya diberlakukan kebijakan tersebut.dan setiap kenaikkan BBM masyrakat tetap merespon negatif bahkan sudah kita temukan kejadian demo oleh masa terhadap kebijakan tersebut.
Bukan hal yang tak mungkin bagi masyrakat untuk tidak menentang kebijakan tersebut sebab akan berdampak pada tinggi nya tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan,namun ada beberap pihak yang merspon positif seperti para investor mereka mersepon positif terhadap kebijakan karena sangat menguntungkan bagi mereka jika harga BBM meningkat dan tidak banyak dari mereka yang merespon positif sebab perushaan akan meminimalisir biaya operasional perusahaan.namun bagaimana dengan masyrakat kelas menengah hingga bawah meraka akan tentu merasa keberatan dan sangat mempengaruhi pendapatan mereka serta biaya hidup mereka.
Seperti yang kita lihat masyarakat indonesia berkontribusi sebanyak 50% terhadap PDB sehingga jika terjadi tingkat inflasi tentu akan membatasi konsumsi masyrakat dan ikut menggerek PDB. dan hal ini akan mempengaruhi usaha kecil masrakat yabg akan mati dengan penurunan daya beli masyrakat oleh naiknya harga barang jelas hal ini akan menurunkan pendapatan masyrakat. negara yang dapat di katakan sejahtera dan maju itu jika rendah nya tingkat kemiskinan didalam suatu negara tesebut dan jumlah penduduk entepreneur senbanyak 5% namun didalam negara indonesia hanya 1,3% yang merupakan enterpreneur ,maka kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak yang di tetapkan pemerintah ini belum merupakan solusi yang tepat terkait stabilatas ekonomi indonesia.
penulis mengambil beberap sumber dari : detiknews-sahara