Penyuluh Perikanan di beberapa daerah masih menjadi anak tiri dalam proses pelatihan kemandirian masyarakat. Padahal, mereka inilah ujung tombak untuk bisa memajukan perikanan di daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Agus Purwoko Jati, Penyuluh dari Semarang dalam acara Forum Group Disccusion Revitalisasi Penyuluh Perikanan di Bogor Rabu (4/12).
Padahal jika dilihat dari potensi perikanan, Semarang tergolong daerah yang komplit dan terkenal menjadi surganya alam di kawasan Jawa Tengah.
Kelompok masyarakat perikanan di Semarang khususnya Kabupaten Semarang sebagian besar terpusat di Rawa Pening. "Sebagian besar menjadi Nelayan Perikanan Tangkap dan sebagian lainnya menjadi pembudidaya ikan".
Anehnya, Semarang hingga saat ini tidak memiliki Badan Penyuluhan di tingkat Kabupaten. Padahal menurut UU Nomor 16 Tahun 2006, Bapeluh menjadi suatu wadah bagi para penyuluh di daerah dan menjadi tempat koordinasi antar penyuluh.
"UU tentang sistem penyuluhan tersebut terasa berbenturan dengan Otonomi daerah di Semarang. bahkan di tahun 2000, pemerintah daerah merasa penyuluh perikanan tidak diperlukan untuk ada atau dengan kata lain dihilangkan," tutur Agus.
Banyak faktor yang menjadi penyebab tidak dibentuknya bapeluh di Kab Semarang hingga saat ini. Salah satu yang terberatnya adalah masalah Politik dan karakter dari masyarakat Semarang itu sendiri.
Namun kenyataannya, penyuluh perikanan masih tetap eksis dan turun tangan langsung membantu masyarakat disana sekalipun tidak ada kelembagaan.
"Penyuluh perikanan di Kab Semarang akhirnya ditugaskan untuk membantu Kepala bidang Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan," tutur Agus.
Menurut Arief Satria, Dekan Ekologi Manusia dari IPB menekankan pemerintah daerah harus berkomitmen dua aspek sehingga penyuluhan tidak dijadikan anak tiri.
"Pemda harus bisa berkomitmen untuk pengadaan pangan dan perikanan," tutur Arief.