Membangun Jaringan Intra Pemerintah (JIP): Langkah Menuju Kedaulatan Digital

Hari ini saya menghadiri workshop tentang kedaulatan digital yang menjadi bagian dari rangkaian acara besar DTI-CX 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan. Workshop ini berlangsung pada Kamis, 1 Agustus 2024, dari pukul 13.00 hingga selesai. Salah satu pembicara yang menarik perhatian adalah Hari Sungkari, anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Wantiknas).

Dalam presentasinya, beliau menyoroti pentingnya memiliki Jaringan Intra Pemerintah (JIP), atau Government Secure Intranet (GSI), sebagai langkah menuju kedaulatan digital. Saat ini, kita menggunakan jaringan internet global yang dikelola oleh ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) yang berbasis di Amerika Serikat. Namun, JIP ini dirancang untuk terpisah dari internet yang dikelola ICANN, meskipun tetap memungkinkan untuk dibuatkan gateway yang menghubungkan JIP dengan jaringan internet global tersebut.

Jika ingin menjelaskan dengan sederhana, JIP ini bisa diibaratkan seperti sistem telepon di hotel. Jika kita ingin menelepon antar kamar, kita menggunakan sistem telepon internal hotel (PABX). Namun, jika ingin menelepon ke luar hotel, kita perlu menekan angka tertentu, misalnya '0', untuk terhubung dengan jaringan telepon luar. Begitu juga dengan JIP, komunikasi antarinstansi pemerintah bisa dilakukan melalui jaringan khusus ini, sementara ada opsi untuk terhubung dengan jaringan internet global melalui gateway tertentu.

Singkatnya, Jaringan Intra Pemerintah (JIP) adalah seperti "internet pribadi" pemerintah yang dirancang untuk menjaga keamanan data dan informasi. Melalui jaringan ini, komunikasi antarinstansi bisa dilakukan dengan aman dan efisien, tanpa khawatir terhadap gangguan eksternal. Konsep ini tidak hanya penting untuk keamanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh urusan pemerintahan dapat berjalan lancar dan terkendali.

Di Indonesia, kesiapan untuk beralih ke JIP memerlukan infrastruktur yang lebih kuat, regulasi yang konsisten, dan kesiapan sumber daya manusia. Meski sudah ada investasi dalam jaringan dan pusat data nasional, tantangan seperti keamanan siber dan koordinasi antarinstansi masih perlu diatasi. Untuk mewujudkan JIP yang berhasil, dibutuhkan komitmen serius dari pemerintah.

Negara-negara lain, seperti Singapura, telah mengadopsi konsep ini untuk memperkuat kedaulatan digital mereka. Singapura misalnya, memiliki jaringan Government Intranet yang aman dan terpisah, didukung oleh kebijakan, regulasi ketat, dan pelatihan intensif bagi pegawai pemerintah. Langkah ini memungkinkan mereka menjaga kontrol atas data dan informasi pemerintah, meningkatkan efisiensi, serta melindungi negara dari ancaman siber.

Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Estonia, Korea Selatan, dan Australia juga telah membangun jaringan intra pemerintah yang serupa. Mereka memahami bahwa kedaulatan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana negara dapat melindungi informasi penting dan menjaga integritas operasional di tengah ancaman yang terus berkembang.

Dengan belajar dari negara-negara ini, Indonesia dapat mengambil langkah strategis untuk membangun kedaulatan digital melalui Jaringan Intra Pemerintah.