JAKARTA-GEMPOL, Pada akhir bulan Desember 2012 ini, ICMI mengadakan Silaturahim Kerja Nasional (SILAKNAS) yang terbesar sejak kelahirannya 22 tahun yang lalu.
Silaknas ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) mengangkat tema "Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban Bangsa". ICMI melihat peran krusial dari kepemimpinan dalam perjalanan sejarah bangsa untuk membangun peradabannya.
ICMI sebagai kumpulan cendekiawan yang mumpuni dan tokoh-tokoh nasional merasa terpanggil untuk memberikan jawabannya dan ikut ambil bagian untuk mewujudkannya. Tidak sekedar berwacana di menara gadingnya.
ICMI bukan parpol akan tetapi ICMI memiliki kewajiban mengawal proses demokrasi ini berjalan dan memberikan manfaat bagi umat Islam di Indonesia.
Pada diri kita masing-masing terdapat kemampuan untuk menjadi pemimpin dan sekaligus disitu melekat tanggungjawab untuk ikut memimpin bangsa kita, sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing.
Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap kita adalah penggembala dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas penggembalaannya. Setiap kita adalah pemimpin. Dan para pemimpin bukan saja harus bertanggungjawab kepada yang dipimpin, tetapi juga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Sang Pencipta.
ICMI harus berkontribusi mengatasi penyakit politik yang menjangkiti bangsa.
Ada tiga penyakit politik yang masih menjangkiti bangsa kita, yakni politik uang, politik kekerasan, dan politik yang tidak mencerdaskan. Praktik mafia hukum di Indonesia saat ini justru semakin merajalela. Praktik tebang pilih penanganan kasus hukum juga semakin dipertontonkan.
Penegakan hukum yang terjadi saat ini, yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar, tergantung situasi dan kondisi sehingga kondisi tersebut menyentuh hati nurani dan rasa keadilan yang paling substansial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tugas dan tanggungjawab kita masing-masing adalah merumuskan dan melaksanakan peran kita yang terbaik bagi kepentingan dan kemajuan bangsa.
Kunci dari kemajuan suatu bangsa terletak pada kemampuan bangsa itu untuk membangun institusi-institusinya agar berfungsi dengan baik, agar mendukung proses kemajuannya. Institusi-institusi itu mencakup institusi politik, ekonomi, hukum, sosial dan semua intitusi yang merupakan pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Membangun institusi yang berfungsi baik, berarti menyusun aturan-aturan main yang melandasinya, dan menyiapkan SDM yang mampu melaksanakan aturan-aturan main itu dengan baik. Ini bukanlah pekerjaan mudah yang selesai semalam.