"Sepanjang bersama mereka (ISIS), saya telah memperkosa 50 perempuan berusia 15-16 tahun. Di atas usia itu sekitar 200," kata Komandan ISIS yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah video wawancara yang diunggah BBC Three.
Tidak terlihat mimik penyesalan pada wajah Komandan ISIS saat mengucapkan kalimat-kalimatnya.
Kepada Shireen dan Stacey Doolay yang mewawancarainya, Komandan ISIS yang kini berstatus tahanan itu pun mengungkapkan bahwa ia telah membunuh dan menyiksa sekitar 900 orang. Dan, kesemuanya dilakukan dengan tangannya sendiri.
"Kamu akan membayar air mata gadis-gadis itu," ujar Shireen yang pernah menjadi perbudakan seks ISIS saat kelompok teroris bentukan Abu Bakar Al Baghdadi tersebut menguasai Sinjar, Provinsi Nineveh, Irak.
Komandan ISIS dalam video yang diunggah pada 15 Februari 2018 itu bukan warga negara Indonesia atau WNI. Dalam video tersebut ia berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi, kekejian yang diungkapkannya terhadap sesama manusia mewakili perilaku puluhan ribu milisi ISIS lainnya, termasuk yang berasal dari Indonesia.
WNI-ISIS tetap WNI
Belakangan masyarakat Indonesia berpolemik tentang rencana kepulangan 47 dari 660 anggota ISIS asal Indonesia ke tanah air. Polemik ini bermula dari sambutan Menteri Agama Fachrul Razi pada deklarasi Organisasi Masyarakat Pejuang Bravo Lima yang digelar di Ballroom Discovery Ancol Hotel, pada1 Februari 2020
"Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan akan dikembalikan ke Indonesia," kata Fachrul yang juga mantan Wakil Panglima ABRI di ini sebagaimana dikutip Tempo.co.
Sekalipun tiga hari kemudian Fachrul mengklarifikasi pernyataannya dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun telah meluruskan isu ini dengan mengatakan pemulangan 47 WNI tersebut masih wacana, namun polemik pemulangan ISIS terus menggelinding.
Tidak kurang, Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pramono pun turut melontarkan pendapatnya.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang 'tidak'. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 5 Februari 2020. Seperti dikutip Detik.com.