Laporan investigasi Allan Nairn tentang adanya jenderal aktif yang merencanakan kudeta terhadap Presiden Jokowi sampai hari ini masih menimbulkan kontroversi. Nairn mengklaim investigasinya yang diberi judul “Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President” tersebut ditulisnya berdasarkan laporan intelijen.
“I received detailed information from five Indonesian internal intelligence reports. The reports were assembled by three different Indonesian agencies. Each one was confirmed by at least two current army, intelligence, or palace officials,” begitu pengakuan Nairn dalam laporannya.
Laporan investigasi wartawan senior asal Amerika Serikat itu kemudian disadur oleh Tirto.id dengan judul “Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar”
Hanya saja, kalau dicermati, laporan Nairn tersebut bukan lagi barang baru. Sebab, kurang lebihnya 75 % dari isu seperti yang dilaporkan oleh Nairn sudah dituliskan dalam sejumlah artikel di Kompasiana sejak 2014 atau 2,5 tahun sebelum Nairn mem-publish laporannya pada 18 April 2017. Karenanya, muncul pertanyaan, apakah Kompasianer mendapat bocoran informasi dari “Indonesian internal intelligence”ataukah sebaliknya?
More broadly, Ponto said, “almost all the retired military” and “some current military back SBY” in supporting the FPI-led protests and the coup movement. He said he knows this because — in addition to his being an intelligence man — the pro-coup generals are his colleagues and friends, many of whom correspond on the WhatsApp group known as The Old Soldier. The admiral said that for the movement’s military sponsors, the Ahok issue is a mere entry point, a religious hook to draw in the masses, but “Jokowi is their final destination.”
As for the tactic of a straight army assault on the palace in a coup d’etat, Ponto said that would not happen. This one would be “a coup d’etat by law,” resembling in one sense the uprising that toppled Suharto in 1998, except that in this case the public would not be on the revolt’s side — and the army, rather than defending the president, would be working to bring him down. The FPI-led protestors, he said, would enter the palace and congress grounds, then try to get inside and set up camp until someone made them leave.
Ponto yang dimaksud Nairn dalam laporannya adalah Laksamana (Purn) Soleman B. Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan penasihat aktif Badan Intelijen Negara (BIN).
“The admiral said that for the movement’s military sponsors, the Ahok issue is a mere entry point, a religious hook to draw in the masses, but “Jokowi is their final destination.” Menurut Ponto, sebagaimana yang ditulis Nairn dalam laporannya, isu Ahok dijadikan pintu masuk oleh kelompok militer pendukung makar untuk mengguingkan Jokowi. “Jokowi is their final destination.”
Soal rencana makar dengan menggunakan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebagai pintu masuknya sudah dituliskan dalam sejumlah artikel, Salah satunya adalah "Penunggang Kuda" Aksi 212.
Dalam artikel yang ditayangkan pada 28 November 2016 itu tertulis, “...Isu kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok yang didwitunggalkan dengan Jokowi telah memosisikan kelompok kedua sebagai pusat gerakan. Tidak heran kalau GNPF-MUI diposisikan sebagai motor penggerak aksi. Sementara, faktor kedekatan Habib Riziek dengan ketiga kelompok tersebut membuat pemimpin FPI ini menjadi pemain jangkar.
Sebenarnya, sebelum kasus “Al Maidah 51”, ketiga kelompok tersebut sudah menjadikan Ahok sebagai pintu masuk. Pintu masuk ini terus menerus dihantam. Dan begitu Ahok dianggap melakukan penistaan agama, pintu tersebut terdobrak. Ketiga kelompok tersebut langsung menerobos masuk lewat Aksi 1410, Aksi 411, yang akan disusul dengan Aksi 212.”