Sejak kemarin, Sabtu 4 Februari 2017, di media sosial beredar foto-foto KTP “palsu”. Dan pada malam harinya, sekitar pukul 19.58 WIB, Kementerian Dalam Negeri sudah mengklarifinya. Lewat admin akun @Kemendagri_RI, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ditjen Kemendagri mengatakan sudah mengecek seliruh NIK dan data yang tertera pada KTP-e palsu dan bukan dikeluarka oleh Depdagri. Hasilnya, antara data dan foto terdapat perbedaan. Artinya, menurut @Kemedagri_RI data pada KTP-e milik orang lain, namun diganti diganti dengan foto orang yang sama.
Namun demikian, Depdagri juga tidak menampik kalau pemalsuan KTP-e terkait dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Mendagri juga mengingatkan masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Karena saat pelaksanaan pilkada, petugas di TPS bisa berkoordinasi dengan dinas Dukcapil. Dan hanya perlu waktu 2 menit bagi Dukcapil untuk membuktikan keaslian KTP. (Soal klarifikasi Kemendagri ini aan disambung pada artikel setelah ini. Sebab ada yang dilupaan oleh Kemendagri, yaitu coklit)
Pelaksanaan Pikada Serentak 2017, khususnya Pilgub DKI Jakarta 2017 memang diwarnai banyak isu tentang kecurangan. Salah satunya, adalah isu didatangkannya 25 hacker asal Tiongkok untuk mengubah perolehan suara untuk memenangkan Paslon Ahok-Djarot. Selain itu ada juga isu tentang adanya sejumlah TPS fiktif di sejumlah wilayah di DKI Jakarta.
Isu Hoax Pertama: Hacker Asal China
Isu datangnya 25 hacker asal China bisa hoax bisa juga tidak. Tetapi, kalau pun 25 hacker tersebut benar ada dan mampu merubah angka perolehan suara, tetap saja angka-angka yang diubah oleh para hacker tersebut tidak berguna sama sekali. Sebagaimana yang sudah diatur, perolehan suara yang sah digunakan adalah yang dihitung secara manual, bukan secara elektronik yang mudah dibajak.
Angka-angka perolehan suara secara manual ini didapat dari rekapitulasi Form C1 yang bersumber dari setiap TPS. Dalam Form C1, semua anggota KPPS tanpa terkecuali ikut menandatangani, demikian juga dengan saksi seluruh kontestan pemilu.yang hadir di TPS. Form C1 ini terdapat beberapa copy atau salinan, tergantung dari jumlah paslon atau kontestan. Dan tiap-tiap saksi, tanpa terkecuali, menerima satu copy yang sudah ditandatangain oleh seluruh anggota KPPS dan seluruh saksi.
Form C1 yang bersumber dari tiap TPS ini akan direkapitulasi menurut keluruahan tempat TPS berada. Saat rekapitulasi di kelurahan seluruh saksi paslon dan Ketua dan Wakil Ketua KPPS hadir. Dan, semua yang terdapat di Form C1 dibacakan tanpa terkecuali. Dari kelurahan, hasil rekapitulasi diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi, kecamatan, kotamadya/kabupaten, sampai tingkat propinsi. Dari hasil rekaputulasi itulah KPUD menetapkan pemenang pemilu.
Dan, pada saat tahap penghitungan suara, setiap kali seorang anggota KPPS membuka kertas suara disaksikan oleh seluruh anggota KPPS, saksi paslon, dan masyarakat yang hadir di sekitar TPS. Setekah hasil penghitungan suara selesai, semua anggota masyarakat berhak mengambil foto atau merekamnya dengan video. Jadi kesaksisan pengamat Umar Abduh tentang hanya anggota TNI/Polri yang mempunya foto hasil pengitungan suara adalah hoax.
Isu Hoax Kedua: TPF Fiktif
Demikian juga dengan keberadaan TPS fiktif. Kalau ada satu saja TPS fiktif pasti akan ketahuan begitu dilangsungkannya gelar rekapitulasi di kelurahan. Karena para saksi akan bertanya di mana lokasi TPS fiktif itu berada. Selain itu, siapa saja yang menandatangani Form C1 pada TPS fiktif tersebut. Maka bisa dipastikan keberadaan TPS fiktif sama saja dengan kedatangan 25 hacker asal China: keduanya hoax.
Isu Hoax Ketiga: Surat Suara Siluman