"Uang kita ada dimana?" tanya Prabowo Subianto.
Dalam bukunya yang berjudul "Paradoks Indonesia", calon presiden nomor urut 02 ini kemudian menjawab sendiri pertanyaannya. Mungkin biar kelihatan smart, sejumlah sumber dan data pun dikutipnya.
Misalnya, Prabowo mengutip sinyalemen Menteri Keuangan kala itu, Bambang Brodjonegoro, yang pada 2016 sempat mengatakan, ada Rp 11.000 triliun uang milik pengusaha dan perusahaan Indonesia yang disimpan di luar negeri. Jumlah ini lima kali lebih besar dari APBN Indonesia pada 2016.
Pada halaman lain bukunya, Prabowo pun lagi-lagi cuma mengutip. Kali ini, dari Reuters pada 2016. Ia menulis, bahwa menurut investigasi Reuters pasca terbitnya kebijakan Tax Amnesty, sebanyak US$ 200 miliar dari US$ 470 miliar uang yang ada di bank-bank swasta Singapura adalah milik orang atau perusahaan Indonesia. Padahal, US$ 200 miliar itu setara dengan Rp 2.600 triliun atau lebih besar dari APBN Indonesia 2016.
Terakhir, menjawab pertanyaan "Uang kita ada dimana?", Prabowo kembali mengutip kesimpulan lembaga riset pergerakan uang dunia Global Financial Integrity (GFI) yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Kata GFI, tulis Prabowo, setidaknya US$ 180,71 miliar atau setara Rp 2.349 triliun uang dari Indonesia digelapkan ke luar negeri, dalam kurun 2004 hingga 2013. Catatan saja, Joko Widodo dilantik menjabat Presiden RI ke-7, pada 20 Oktober 2014.
Masih pada paparan infografi bukunya, Prabowo menyebut, ada tiga modus penggelapan uang keluar Indonesia, yaitu KORUPSI (penggelapan hasil korupsi), KRIMINAL (penggelapan hasil jual-beli Narkoba, manusia, dan perdagangan terlarang lainnya), dan KOMERSIAL (pemalsuan dokumen ekspor dan impor untuk menghindari pajak).
* * *
Data-data bermodal "tipsani" (kutip sana-sini) dari Prabowo ini, cukuplah masuk telinga kiri keluar telinga kanan saja. Karena, bagi Presiden Joko Widodo, yang paling penting adalah bukti atas komitmen untuk memberangus korupsi di Indonesia. Termasuk memburu aset-aset koruptor, kriminal, dan pengusaha maupun perusahaan yang melakukan penggelapan pajak ke luar negeri.
Luar negeri yang dimaksud adalah tax heaven countries atau negara-negara yang menjadi surganya para pengemplang pajak, lantaran pemberlakuan pajak di sini teramat sangat minim, bahkan nyaris tidak ada sama sekali. Sebut saja sebagai contoh, negara-negara seperti Cayman Island, Swiss, Luxemburg, Bahama, Bermuda, Hongkong, dan Singapura. (Baca tulisan sebelumnya: Jokowi Telisik, Koruptor Terusik Aset Diusik)
Bila Prabowo cuma bisa kutip sumber sana-sini, lalu dilanjutkan dengan menjadikannya sebagai bahan nyinyiran, maka beda kelas dengan Joko Widodo. Calon presiden nomor urut 01 ini, justru semakin sigap melakukan perundingan demi perundingan dengan Pemerintah Swiss. Ini perundingan serius. Sangat serius! Sebab, diharapkan melahirkan MLA, mutual legal assistance. Jokowi mengklaim, babak akhir perundingan Indonesia dengan Swiss, diharapkan sama-sama bisa menandatangi kesepakatan MLA. Ini merupakan legal platform untuk memburu uang hasil korupsi dan money laundring yang disembunyikan di luar negeri.
Dengan kata lain, MLA antara Indonesia -- Swiss, bisa dimanfaatkan untuk membantu proses hukum penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyidikan bisa dilakukan dengan meminta keterangan saksi, mencari keberadaan seseorang, mengetahui apakah ada aset berupa moveable asset, rumah, tanah dan lainnya. MLA mirip seperti super body yang bisa menjangkau hal-hal yang selama ini "tabu dan tersembunyi".