Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu sudah mau merayakan hari jadinya yang ke-9. Persisnya, 26 November 2017. Tapi jujur, saya baru pertama kali "memanfaatkan" acara open house yang rutin dilaksanakan Walikota Airin Rachmi Diany.
Open house atau kesempatan terbuka bagi siapa saja warga Tangsel yang hendak bertatap-wajah dengan Ibu Airin di gedung balaikota, biasa dilaksanakan setiap Jumat pagi. Waktunya mulai jam 08.00 pagi sampai selesai. Ya, pasti ada limit waktu karena toh harus ada kewajiban shalat Jumat juga bukan?
Nah ceritanya, saya bersama lima pengurus RW 09 dan RW 013 di Kelurahan Pamulang Barat, berhasrat untuk mengadukan satu permasalahan yang sekarang dihadapi dan dinilai meresahkan serta mengganggu lingkungan.
Permasalahan tersebut adalah adanya aktivitas fisik pembukaan lahan yang berbatasan dengan perumahan tempat kami tinggal. Bukan soal anti pembangunan sih, tapi aktivitas pembukaan lahan yang kemudian disusul dengan pembangunan dinding turap, kurang disosialisasikan kepada pengurus RT maupun RW terdekat. Akibatnya, banyak warga mengeluh, resah dan protes adanya pembukaan lahan yang konon akan dijadikan lokasi proyek property.
Gedung Balaikota Tangsel di Jalan Parakan, Pamulang Dua. (Foto: Gapey Sandy)
Masalahnya memang cukup pelik. Di lapangan, aktivitas fisik pembukaan lahan dan pembangunan turap melibatkan oknum Organisasi Massa (Ormas) tertentu. Bisa dibayangkan dong, bagaimana tindakan oknum Ormas ini terhadap warga. Belum menjurus kepada tindak kekerasan, tapi cara-cara mereka kurang simpatik dan kurang prosedural.Antara lain yang membuat warga perumahan kami bersepakat menolak adalah, karena pihak pengembang melalui oknum Ormas ini meminta agar akses jalan di perumahan kami diizinkan untuk dibuka demi kelancaran aktivitas pembangunan proyek mereka. Hampir seluruh warga tentu saja menolak. Alasannya sederhana. Apabila akses jalan yang melalui perumahan kami dibuka, maka minimal ada dua persoalan yang bisa saja terjadi, yaitu: SOSIAL KEAMANAN dan ANCAMAN BANJIR.
Sosial keamanan menjadi kepedulian bersama kami, pengurus RT/RW dan seluruh warga, karena mengingat perumahan tempat kami tinggal belum bisa dikatakan terjaga keamanannya secara penuh. Memang, ada tenaga satuan pengaman (Satpam), tapi jumlahnya masih belum memadai. Artinya, kalau akses jalan penghubung --- di perumahan kami dibuka untuk menjadi akses juga bagi perumahan yang baru akan dibangun --- dibuka, itu artinya sama saja dengan menambah energi dan biaya untuk menjaga keamanan dan masalah sosial di lingkungan.
Hal kedua yang juga menjadi risiko ancaman adalah, masalah banjir. Perumahan kami belum mampu mengatasi banjir. Itu sudah diakui. Rumah-rumah di sini banyak yang harus menderita kebanjiran, karena memang posisi perumahan tempat kami tinggal berada di ceruk pebukitan. Jadinya, air dari arah Timur maupun Barat selalu tumplek blek ke perumahan kami.
Lobby luar Gedung Balaikota Tangsel. (Foto: Gapey Sandy)
Bersyukur, pihak Pemkot Tangsel peduli dengan nasib kami. Dibangunlah tandon air yang cukup besar dan sudah berfugsi sejak hari pertama Ibu Airin meresmikannya. Selain tandon air, saluran air pun diperbaiki, mulai dari dikeruk, hingga direhabilitasi garis sempadannya. Begitu juga dengan jembatan yang ada di tengah-tengah perumahan kami, kondisinya sudah direhabilitasi total dengan ditinggikan posisinya. Sehingga air akan bablas melintas ke arah tandon.Nah, kalau saja aktivitas proyek property yang kini tengah dipersoalkan tidak memikirkan saluran maupun pembuangan limbah air yang baik, maka ekses negatifnya, air akan mengalir ke perumahan kami. 'Kan enggakasyik, mereka yang membangun property, tapi limbah air dan buangannya justru menjadi penyebab baru bagi masalah banjir di perumahan kami. Padahal, penyebab yang lama-lama saja, belum sepenuhnya tertanggulangi. Alamaakkkk ...