Menonton tayangan debat terbuka Pilkada DKI Jakarta periode ketiga atau terakhir (10/2) malam, saya menyengaja untuk lebih memberi porsi perhatian pada masalah pemberdayaan penyandang disabilitas, penyandang cacat. Hasilnya? Sedikit banyak saya sempat mencatatnya.
Ketika moderator bertanya lebih dahulu kepada AHOK – DJAROT seputar rencana penanganan terhadap penyandang disabilitas, Paslon nomor dua pun membeberkan jawabannya. Melalui Ahok, jawaban itu diawali dengan mengungkapkan rasa empati terhadap penyandang disabilitas.
Menurut Ahok, penyediaan lapangan kerja bagi kaum disabilitas berkaitan erat dengan masalah pendidikan dan keterampilan. Dua masalah inilah yang antara lain akan menjadi fokus kerja dari Ahok – Djarot seandainya terpilih kembali menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini sekaligus menjadi tantangan yang harus diselesaikan, bahkan lebih dari itu, keduanya menegaskan hendak menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi pelopor atas pemberlakuan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Diantaranya, kata Ahok, memberi kuota 2% bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di instansi-instansi milik Pemerintah, dan sesuai aturan lagi kuota sebanyak 1% di lingkungan kerja swasta.
Dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas, Ahok menekankan pada pentingnya pendataan penyandang disabilitas di lingkungan sekitar oleh para ibu-ibu PKK. Hal ini penting untuk memberi fakta dan data yang sesungguhnya atas jumlah warga penyandang disabilitas. Pendataan ini juga sangat penting untuk memperoleh rincian, berapa misalnya penyandang disabilitas fisik seperti tunanetra, tunarungu dan sebagainya. Juga, penyandang disabilitas intelektual, mental, maupun sensorik.
“Para penyandang disabilitas ini di tengah keterbatasannya tetap memiliki keunggulan yang spesifik dan bisa dikedepankan. Mereka yang tunanetra umpamanya. Jangan melulu diberi pendidikan dan pelatihan untuk menjadi tukang pijat. Tetapi, mereka justru bisa diberdayakan dengan bekerja sebagai operator telepon di perkantoran,” ujar Ahok.
Suasana debat terbuka Pilkada DKI Jakarta. (Foto: JIBI/Bisnis)
Bukan hanya janji dan berteori, Ahok kemudian mencontohkan program pelayanan bagi penyandang disabilitas yang selama ini sudah berjalan. Antara lain, pemberlakuan program layanan “TransJakarta Cares”.
Dengan layanan ini, para penyandang disabilitas dapat memesan armada mobil “TransJakarta Cares” melalui call center (021)1500 102 satu hari sebelumnya. Nantinya, penjemputan akan dilaksanakan di lokasi asal pelanggan, seperti rumah dan sebagainya, untuk kemudian armada mobil ini akan mengantar ke halte bus ramah disabilitas terdekat.
Kini, sudah ada 10 halte bus yang mempunyai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ramah penyandang disabilitas. Sehingga pada prosesnya, sesudah dijemput oleh armada “TransJakarta Cares”, si penyandang disabilitas akan diantar ke halte ramah penyandang disabilitas yang terdekat dengan tujuan. Nah, nantinya, armada “TransJakarta Cares” lanjutan akan mengantar penyandang disabilitas hingga sampai ke tujuan.
Sementara itu, situs transjakarta.co.id menulis, layanan “TransJakarta Cares” sudah diresmikan pada 19 Oktober 2016 di Balaikota. Hal ini menjadi bentuk pertanggung-jawaban PT Transportasi Jakarta sebagai BUMD dibawah Pemprov DKI, dalam rangka mendukung usaha mulia Pemprov DKI pada bidang transportasi agar dapat melayani seluruh warga. Khususnya kepada penyandang disabilitas, layanan ini diharapkan membuat penyandang disabilitas tidak terganggu atau tidak menjumpai hambatan guna mendapatkan moda transportasi yang aman, nyaman, lagi murah.
Pada tahap awal layanan ini diberlakukan, tersedia lima armada mobil “TransJakarta Cares” yang masing-masing diawaki seorang pengemudi dan petugas terlatih yang siap siaga membantu atau melayani penyandang disabilitas. Targetnya, dalam waktu dekat jumlah armada mobil akan terus ditambah hingga mencapai 40 unit.