[caption caption="Yusril Ihza Mahendra. Foto: Metrotvnews"][Yusril Ihza. Foto: Metrotvnews]
SEBULAN lalu saya telah menulis di sini bahwa lawan tangguh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam proses menuju DKI-1 adalah Yusril Ihza Mahendra. Survei yang dilakukan Charta Politika membuktikan dugaan saya. Dari sekian banyak orang yang mengklaim layak jadi gubernur DKI Jakarta, ternyata hanya Yusril yang pantas disandingkan dengan Ahok.
Benar, berdasarkan survei Charta Politika terbaru, elektabilitas Ahok sementara ini memang tak tertandingi, yaitu 51,8%. Tapi, pasukan Ahok mesti hati-hati, sebab elektabilitas Yusril lumayanlah (11%). Elektabilitas Yusril bahkan mengungguli Tri Rismaharini, wali kota Surabaya yang digadang-gadang PDIP akan diangkut ke Jakarta untuk menandingi Ahok dalam Pilkada Serentak 2017 mendatang. Elektabilitas Risma, masih menurut survei Charta Politika, cuma 7,3%.
Jika pun PDIP memaksakan diri tetap mencerabut Risma dari Surabaya dan memproklamasikan perempuan itu sebagai penantang Ahok, maka jika Yusril juga maju menuju DKI-1, sangat mungkin Risma bakal gugur di putaran pertama, sehingga hanya Ahok dan Yusril yang akan bertarung di putaran kedua.
Sayang, sampai sedemikian jauh, Yusril belum punya tempat berlabuh untuk mempersiapkan diri menuju DKI-1. Partainya, Bulan Bintang, tidak punya kursi di DPRD DKI Jakarta. Syarat untuk bisa mengusung calon gubernur, sebuah partai minimal harus punya 22 kursi di DPRD DKI. Berdasarkan hasil Pemilu 2014, hanya PDIP-lah yang bisa mengajukan calon gubernur sendirian, sebab partai ini punya 28 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Yusril sadar, secara konstitusi, partai yang dipimpinnya -- ia ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) – tidak bisa mengajukan Yusril sebagai calon gubernur. Jika pun PBB berniat berkolaborasi dengan partai-partai yang punya kursi di DPRD DKI, boleh jadi banyak orang akan bilang: “Memangnya loe siapa?”
Tempo hari mantan menteri sekretaris negara itu pernah sesumbar akan mencalonkan diri lewat jalur perseorangan (independen) dan siap mengumpulkan KTP dukungan sebanyak 1.000.000 seperti yang dilakukan Teman Ahok.
Namun, belakangan niat untuk memobilisasi pengumpulan KTP dukungan bagi laki-laki yang siap “turun pangkat” menjadi gubernur itu, tak jelas kabar dan progresnya. Mungkin ia sudah sadar bahwa mengumbar kata-kata lewat mulut lebih mudah ketimbang kerja keras seperti yang dilakukan Teman Ahok. Ia juga sudah terbangun dari mimpinya bahwa mengumpulkan 10 KTP dukungan tidak segampang orang membalikkan telapak tangan.
Kini yang bisa dilakukan Yusril hanya minta belas kasihan agar parpol yang punya kursi di DPRD DKI Jakarta sudi mengusung dan mencalonkannya sebagai gubernur Jakarta periode 2017-2022. Besar kemungkinan “tangisan” dan “rengekan” Yusril akan didengar parpol-parpol sebab Yusril dan parpol-parpol itu – kecuali Partai NasDem dan Hanura – punya misi sama, yaitu mengalahkan Ahok. Maklum, ibarat iklan, mereka punya tagline yang sama: “Katakan tidak pada Ahok”.