Jokowi Utamakan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA (18 Juni): Tidak ada satu pun negara yang dapat membangun dan ekonominya tumbuh secara optimal tanpa didukung infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itulah kelak jika Jokowi menjadi presiden, pembangunan infrastruktur akan diutamakan.

“Setelah Pak Jokowi naik bus dari Jakarta ke Jawa Tengah melintas Pantura dalam rangka kampanye, beliau semakin yakin bahwa pembangunan infrastruktur sebagaimana dituangkan dalam agenda aksinya sangat penting,” kata Prakosa, Koordinator Tim Ahli Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada wartawan di Media Center Jokowi-JK, Jakarta, Rabu (18/6).

Prakosa mengakui, infrastruktur di Indonesia masih sangat lemah. Fasilitas yang telah dibangun belum merata sampai ke daerah, terutama ke sentra-sentra bisnis dan angkutan. Arus barang kerap terhambat saat akan masuk dan keluar pelabuhan mengakibatkan harga komoditas mahal.

Menurut Prakosa, jalan-jalan juga banyak yang rusak, karena dibangun dengan anggaran yang tidak maksimal, karena rata-rata bocor 30 persen.

Dilatarbelakangi kenyataan itulah, menurut Prakosa, jika Jokowi terpilih menjadi presiden, pemerintahannya akan memperbanyak pembangunan jalan, dan membangun rel kereta api double track menuju ke pelabuhan.

“Jika infrastruktur itu beres, termasuk kelistrikan, maka harga komoditas dengan sendirinya menjadi murah, tapi produsen tetap untung,” tegas Prakosa.

Dalam visi misinya, Jokowi-JK sendiri bertekad menurunkan biaya logistik 5 persen per tahun dengan mengembangkan sistem transportasi umum masal terintegrasi yang berimbang, baik di laut, udara maupun darat.

Jokowi-JK juga akan membangun infrastruktur ekonomi jalan, jembatan, pasar, saluran irigasi, pelabuhan, bandar udara, jalur kereta api, kawasan industri dan pembangkit tenaga listrik. Rel KA ganda antarkota di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi akan dibangun. Juga pembangunan terminal-terminal baru untuk bongkar muat, terutama di daerah terpencil.

Bukan cuma itu, Jokowi-JK juga akan membangun akses jalan dan jalur transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024; pelabaran jalan dan penambahan jalan baru. Untuk itu pemerintahan baru nanti juga menyediakan dana ganti rugi lahan untuk penambahan jalan. Pangsa moda transportasi KA perkotaan akan dinaikkan menjadi 10 persen.[]