John Ganesha Siahaan, caleg DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Partai PERINDO menilai selain guru, tenaga medis maka profesi advokat pun sangat dibutuhkan negara hukum yang menjalankan konsep negara kesejahteraan. Sehingga pemerintah menurut nya perlu mengatur adanya kebijakan anggaran berupa tunjangan profesi advokat. Sebab anggaran program Bantuan Hukum di era kepemimpinan Kementerian Hukum dan Ham dinilai belum maksimal hanya senilai 51 Miliar/Tahun untuk 542 Organisasi Bantuan Hukum se-Indonesia
"Negara sejahtera itu ketika rakyat terpenuhi aksesnya terhadap hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan TERMASUK mengakses hukum yang berkeadilan seadil-adilnya dan peran ini dimainkan oleh profesi advokat beserta jaringan pekerja bantuan hukum" ungkap John Ganesha
Namun, pernyataan ini mendapatkan tanggapan dari masyarakat sebagai janji bernuansa money politik dan tidak relevan karena tunjangan profesi advokat seharusnya menjadi program calon kepala daerah bukan calon legislatif. Menanggapi hal ini John Ganesha mengaku akan membangun gerakan masyarakat sipil untuk mewujudkanya di propinsi Bangka Belitung, jika nanti ia telah duduk di Parlemen Propinsi Bangka Belitung
Menurut nya, jabatan Anggota DPRD didukung dengan anggaran dan fasilitas yang cukup untuk keperluannya membangun penguatan demokrasi dan perlindungan HAM. Ia akan memulai nya dengan cara memperkuat diskusi dan aksi bersama organisasi bantuan hukum, organisasi advokat serta masyarakat korban tentang pentingnya penganggaran Tunjangan Profesi Advokat.
"Meminjam kata kawan Robertus Robet aktivis Supremasi Sipil bahwa tidak akan ada malam minggu yang bebas, jika kita tidak menolak jam malam, maka begitupun tunjangan ini, jika tak diperjuangkan oleh masyarakat maka tidak akan pernah ada" jelas John Ganesha Siahaan.
