Parliament of the Commonwealth of Australia atau parlemen Australia menganut sistem bikameral (dua kamar), dengan Upper House atau Majelis Tinggi disebut senat dan Lower House atau Majelis Rendah disebut House of Representative. Pembagian dua majelis ini dinyatakan dalam Konstitusi Australia 1890 dengan tujuan memastikan tidak adanya penyelewengan dalam penggunaan kekuatan pembuatan hukum (Evans, 2016).
Menurut Aitkin et al., (1980) berpendapat bahwa pembuatan peraturan di Australia yang memiliki sistem bikameral, sering kali mengalami kesulitan karena adanya ketegangan antara parlemen, eksekutif, serta persaingan antar partai di dalam parlemen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya partai yang memiliki argumen kuat masing-masing atau karena adanya dominasi dalam kabinet selama proses legitimasi.
Secara umum, peran dari kedua parlemen Australia mencakup empat hal, yakni terdiri atas membuat dan mengubah hukum federal, menjadi wakil dari rakyat Australia, menyediakan tempat dimana pemerintahan dibentuk dan mengawasi pemerintah. Kedua majelis tersebut dapat bekerjasama dalam hal perumusan Rancangan Undang Undang (RUU) (Parliament of Australia, n.d).
Senat atau yang disebut house of review menjadi salah satu urgensi penting dalam parlemen di Australia karena senat merupakan lembaga peninjau dan pengawas yang kuat terhadap pemerintah. Senat berperan melakukan amandemen atau menolak RUU yang telah disetujui oleh DPR. Senat juga memiliki komite yang bertugas untuk menyelidiki masalah kebijakan publik dan meneliti undang-undang yang diusulkan, yang terdiri atas komite domestik, komite pengawasan legislatif, dan komite tetap legislatif dan tujuan umum (Parliament of Australia, n.d).
Senat terdiri atas 76 senator, dua belas dari masing-masing enam negara bagian dan dua dari masing-masing teritori daratan. Sistem perwakilan proporsional dalam pemungutan suara yang digunakan untuk memilih senator memudahkan kandidat independen dan kandidat dari partai yang lebih kecil untuk dipilih (Ardiansyah et al., 2012). Masa bakti senat sendiri mencapai enam tahun dengan setengah dari senator akan dipilih setiap tiga tahun (Kedutaan Besar Australia, 2010).
Pembatasan Mahasiswa Internasional
Pemerintah Federal pada Selasa (27/08) mengumumkan bahwa terdapat pembatasan pendaftaran mahasiswa internasional pada tahun 2025 mendatang, yang disebut dengan National Planning Level (NPL). Pemerintah Australia hanya mengizinkan sebanyak 270.000 pendaftar mahasiswa asing baru di universitas dan institusi pendidikan kejuruan, dengan dampak terparah di rasakan oleh Vocational Education and Training (VET) (Xinhua, 2024).
"Universitas akan diizinkan untuk menerima 15% lebih banyak mahasiswa asing dibandingkan tahun 2019, namun jumlah tersebut akan dikurangi 20% untuk VET," ujar Jason Clare Menteri Pendidikan Australia.
Dari total hanya 270.000 mahasiswa, dirinci pula bahwa 145.000 mahasiswa diterima di universitas negeri, 95.000 mahasiswa di sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan ( VET), serta 30.000 mahasiswa di universitas swasta dan institusi pendidikan tinggi non-universitas lainnya. Selain itu, siswa yang mengambil kursus bahasa inggris secara mandiri tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut (Xinhua, 2024).
Pembatasan masuknya mahasiswa internasional bertujuan untuk menekan jumlah migrasi ke Australia yang terdampak akibat pandemi. Sebelumnya, pemerintah juga telah berupaya untuk melakukan perubahan aturan visa, perubahan prioritas untuk memproses visa, persyaratan masuk ke Australia yang lebih ketat dan kenaikan biaya pendaftaran hingga dua kali lipat (Truu et al., 2024).
Tak hanya itu, adanya pembatasan mahasiswa internasional tentu akan berdampak pada sektor ekonomi di Australia. Biaya kuliah mahasiswa internasional menjadi sumber pendapatan terbesar kedua bagi institusi pendidikan tinggi di Australia, bahkan setelah subsidi pemerintah. Torrens Univesity misalnya, yang menjadi lebih dari setengah pendapatannya berasal dari biaya kuliah mahasiswa internasional (Truu et al., 2024).