Permasalahan kompleks yang dialami Indonesia sebagai negara berkembang tentunya dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan penuntun yang dapat mengembalikan arah demokrasi kearah yang seharusnya. Mengembalikan kepada model demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa.
Negara mempunyai suatu kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan proses demokrasi yang berbasis pada hukum dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Keberadaan birokrasi disuatu negara menjadi lini terdepan dalam implimentasi kebijakan. Hal ini karena peranan birokrasi secara umum berfungsi sebagai pilar utama untuk mengeksekusi Undang-Undang.
Dalam sektor pelayanan publik, birokrasi sendiri memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan di lingkup masyarakat dan aparatur negara, dengan tujuan memberi kepastian hukum. Maka dari itu, keberadaannya haruslah bersifat netral guna peningkatan profesionalitas dalam mendukung pelayanan dan pengabdian masyarakat.
Hal ini sejalan dengan keberadaan etika dalam pemerintahan yang mengajarkan untuk berperilaku "baik" dan "benar" sesuai dengan nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Hakikat manusia sendiri dimaksutkan dapat menjunjung tinggi implementasi nilai kemanusiaan guna menyejahterakan masyarakat secara merata. Disinilah peran moral sebagai prinsip atau kebiasaan berperilaku akan berjalan seimbang dengan etika.
Sistem pemerintahan aristokratik sendiri merupakan pemerintahan yang dipimpin seseorang yang cerdik, cendikia yang memahami filsafat dengan baik. Untuk mewujudkan cita-cita sebagai good governance, reformasi sektor publik bisa lebih diarahkan pada fokus pencapaian desentralisasi, deregulasi, partisipasi masyarakat dan menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka.
Namun pada realitanya, dalam roda pemerintahan kita masih ditemukan faktor penghambat yang cukup dominan dalam pencapaian good governance dan penerapan etika. Jumlah aparatur yang terlalu banyak secara kuantitas, kurang responsif mapun responsibilitas, bahkan menjadi pemarah ketika mendapat kritik dari masyarakat umum merupakan tindakan yang belum seutuhnya menjiwai apa itu etika dan moralias dalam pemerintahan.
Di antara penghambat-penghambat di atas, proses pertumbuhan birokrasi melawan masyarakat secara teratur terbentuk, di mana birokrasi yang terlalu efektif dan kuat tercipta. Hal ini pada akhirnya bermuara pada melemahnya institusi sosial-politik lainnya. Lemahnya institusi sosial politik secara tidak langsung melemahkan kontrol rakyat.
Jika mekanisme kontrol publik ini tidak berjalan, demokrasi pemerintahan akan sulit tercapai, dengan kata lain cita-cita bangsa Indonesia akan terhambat. Oleh karena itu, semua pegawai negeri dan pegawai pemerintah diwajibkan oleh undang-undang untuk menerapkan semua kode etik yang ada dalam etika pemerintahan.
Demokrasi memberi gambaran wawasan secara sederhana, sebagaimana etika digunakan pedoman berperilaku dalam masyarakat. Dalam etika birokrasi disebutkan bahwasannya sebagai pejabat publik perilaku yang harus dicerminkan ialah keadilan, kejujuran dan kesempatan yang sama dalam hidup.
Kebutuhan etis dalam birokrasi setidaknya disebabkan oleh kebutuhan untuk mewujudkan birokrasi yang baik, sehingga nilai-nilai etis dapat berkembang selaras menyeseuaikan perkembangan zaman. Kembali untuk mewujudkan good governance dalam etika pemerintahan, seharusnya elite politik bisa membuka ruang partisipasi publik secara luas, guna memaksimalkan layanan publik diatas keadilan.
Perlu adanya pengokohan ruang gerak sistem politik Indonesia, karena kegiatan pesta demokrasi ini pada intinya adalah untuk mencari pemimpin, baik yang akan menduduki kursi di legislatif maupun eksekutif. Hal yang lebih mendalam nantinya para elite politik lebih bisa melakukan pendekatan terhadap beberapa paradigma yang perlu diubah untuk mencapai demokratisasi birokrasi.