Dalam ilmu politik, dikatakan bahwa negara adalah suatu organisasi yang berbeda dengan organisasi lainnya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Hal yang paling kentara dan menjadi pembeda adalah bahwa negara berhak untuk memaksa. Karena kita adalah negara hukum, maka negara berhak memaksa rakyatnya juga aparatur negara untuk patuh dan taat. Patuh dan taat terhadap konstitusi dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu negara memiliki alat-alat pemaksa, seperti Polisi dan TNI. Dengan demikian posisi negara adalah kuat.
Keberhasilan negara dalam hal ini pemerintah, tampak dalam memaksakan kepada rakyat untuk mematuhi dan menerima ketetapan kenaikan BBM. Sehingga rakyat yang berdemo berhasil ditumpas oleh alat-alat pemaksa negara tersebut. Itu bukti negara memang berhak memaksa warga negaranya untuk taat.
Negara wajib menjaga kehormatannya dengan memegang teguh konstitusi dan Undang-undang. Tidak baik bagi negara, membiarkan terjadi pelecehan-pelecehan atas kekuasaannya. Kita mempelajari mengapa gejala pelecehan terhadap negara dan konstitusi akhir-akhir ini terus terjadi..? selasai dengan DPR tandingan sekarang ada gubernur tandingan. Siapa yang salah?
Persepsi masyarakat yang begitu mudahnya mengadakan tandingan ini dan itu, dipicu oleh penanganan pemerintah saat adanya DPR tandingan yang keberadaannya ditoleri begitu saja dan tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran konstitusi tetapi diterima sebagai suatu kewajaran. Saya kira disinilah muasalnya muncul Gubernur tandingan yang juga ingin dianggap sebagai suatu kewajaran.
Andai saja dari awal pemerintah mampu dengan tegas menolak dan menyatakan dengan tegas bahwa DPR tandingan atau apapunlah yang mencoba-coba berbuat tandingan terhadap lembaga atau jabatan yang jelas sudah diatur konstitusi sebagai hal yang inkonstitusional dan wajib mendapatkan sanksi maka itu akan menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat di awal masa pemerintahan yang baru ini. Sayangnya itu tidak terjadi dan akhirnya senjata makan tuan. Semoga kedepan pemerintah lebih tegas dalam memegang amanah konstitusi dan menjalankan konstitusi sesuai dengan konstitusi itu sendiri. Amiiin.
