Dalam dinamika politik yang semakin kompleks, banyak timbul pertanyaan yang kerap kali kita dengar : "Apakah para politisi selalu menunggangi media untuk keperluan politiknya?". Fenomena tersebut akhir-akhir ini menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat, yang mengingat peran netral dan sentral para media dalam memberikan suatu opini dan pandangan publik.
Akhir-akhir ini kita menyaksikan bagaimana politisi menggunakan media massa sebagai alat untuk mencapai tujuan politik mereka. Pemberitaan politik sering kali diwarnai dengan narasi yang mendukung atau merugikan pihak tertentu, sehingga menciptakan hawa perpecahan antar penikmat media.
Seperti membalikkan telapak tangan, kontrol media dan narasi politik bisa dengan gampang di kendalikan oleh para politisi. Mereka dapat langsung berkomunikasi dengan masyarakat dan membangun citra yang diinginkan. Namun, hal ini juga membuka pintu untuk penyebaran informasi palsu, atau berita Hoax.
Klimaks daripada hal tersebut terjadi menjelang pemilihan presiden. Banyak partai politik mencari media untuk dijadikan sebagai boneka politiknya. Media yang telah dikuasai oleh para politisi membuat masyarakat terkena imbas nya, perdebatan dan perbedaan atas kesamaan kasus yang diterima menjadi pemantik utama.
Kasus di mana politisi memiliki kepemilikan atau kontrol langsung terhadap sejumlah media massa membuat perdebatan ini menjadi kompleks. Apakah pemilik media memainkan peran dalam membentuk pemberitaan sesuai kepentingan politik mereka? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab untuk memastikan media tetap menjadi pilar demokrasi yang kuat.
Pertanyaan paling mendalam adalah dampak dari kendali politisi terhadap media massa terhadap kesehatan demokrasi. Apakah masyarakat masih dapat menerima informasi yang objektif dan memahami isu-isu politik dengan baik? Atau apakah kita terjebak dalam permainan politisi yang direncanakan itu?.
Mengatasi kendali politisi terhadap media massa memerlukan upaya bersama dari media, masyarakat, dan lembaga pemerintah. Peningkatan literasi media, transparansi dalam kepemilikan media, dan penegakan standar etika jurnalistik adalah langkah-langkah kunci dalam menghadapi tantangan ini.
Kita sebagai masyarakat perlu lebih kritis dan waspada terhadap informasi yang kita konsumsi. Politisi dan media massa juga memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan menyajikan informasi yang benar dan obyektif. Hanya dengan demikian, media massa dapat tetap menjadi penjaga kebenaran dan pilar yang kuat dalam mendukung demokrasi.
Penulis : Muhammad Furqan Abdul Hadi
Instansi : S1 Jurnalistik Universitas Bengkulu