Proses Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi, Menjadi Sebuah Beban?

Menuju Wilayah Bebas Korupsi menjadi tema viral perbincangan di kantor dibanding langkanya  minyak  sayur dan harga petramax yang naik. Unit kerja dituntut untuk bisa mencapai predikat WBK sebagai suatu prestasi karena telah melaksanakan pembangunan zona integritas. Memang tak mudah memperoleh predikat ini, suatu predikat yag sangat dinanti-nanti semua unit keja instansi pemerintah.

Beragam respon yang ditunjukkan oleh masing-masing ASN dilingkungan kerja  saya dalam proses pencapaian ini sangat beragam, dari yang tidak menunjukkan  respon antusias sama  sekali karena tidak mengerti fungsi dan apa itu WBK, cuek merasa ini hal yang menjemukan karena sudah beberapa kali mengikuti proses WBK tapi tidak lolos, namun masih banyak  juga pegawai yang melaksanakan dengan suka cita proses kompetisi meraih predikat WBK dikarenakan merasa ini sudah kewajiban sebagai seorang ASN. 

Kenapa saya mengatakan kompetisi, untuk mendapatkan predikat WBK yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB ) tidaklah mudah. Unit kerja harus melalui tahap seleksi dari tahap seleksi adminisrasi di Tingkat Penilaian Internal selanjutnya apabila lolos penilaian adminitrasi Tim Penilaian Internal  (TPI), kemudian unit kerja akan maju dalam tahap seleksi di tingkat Penilaian Nasional. 

Menjadi beban buat unit kerja apabila ini tidak tercapai? iya karena ini akan menjadi PR untuk maju di proses meraih WBK di tahun berikutnya.

Penulis sendiri sebagai bagian dari kegiatan proses mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan beberapa kali ikut dalam tim Pokja yaitu Pokja Penataan Manajeman SDM dan Pokja Pelayanan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik, merasakan bahwa dalam proses meraih predikat WBK dibutuhkan sosok role model pimpinan. Pimpinan sebagai role model  menjadi panutan, mengarahkan, memberikan contoh dan semangat buat jajaran staf/ bawahan yang dipimpinnya dalam menyamakan tujuan, hal ini memberikan peranan penting dalam mencapai zona integritas demi meraih predikat WBK.

Kekompakan dan rasa memiliki unit kerja tempat dimana kita bekerja sebagai rumah kedua, mutlak ditumbuhkan. Apabila kesadaran tumbuh. Otomatis dengan sendirinya apapun pekerjaan yang dibebankan akan dilaksakan sesuai dengan tuntutan kerja. Tertib administrasi sebagai bagian yang tidak dipisahkan dalam suatu pekerjaan seperti membuat dokumen sesuai dengan tata naskah dinas pasti akan tercapai.

 Apabila semua jajaran di unit kerja masing-masing berjalan dengan fungsinya, proses meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tidak akan menjadi sebuah beban. Proses ini akan menjadi suatu motivasi tersendiri buat kita sebagai ASN agar berusaha menjadi  lebih baik dalam memberikan pelayanan terbaik di masyarakat. 

Buat teman-teman yang sedang berproses menuju WBK/ WBBM ayo jangan patah semangat.